Reporter: Ong Rasai
SOFIFI,AM.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dari beragam elemen mahasiswa mengatasnamakan Front Perjuangan untuk Rakyat Sula melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (27/6/2022).
Massa aksi mendesak agar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara dan khususnya Kabupaten Kepulauan Sula.
“Tercatat ada 335 izin usaha pertambangan di Maluku Utara yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten. Dari jumlah itu sebanyak 108 ijazah pertambangan yang bermasalah,” ungkap Masri Buamona selaku koordinator aksi.
Menurutnya, di Pulau Mangoli terdapat 10 IUP biji besi primer yang siap beroperasi, padahal mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut rata-rata sebagai petani dan nelayan.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat Pulau Mangoli, di antaranya warga Desa Mangoli, Desa Waitina, Desa Naflo, Desa Kawata menilai 10 IUP biji besi ini akan membawa dampak kerusakan alam yang nantinya berimbas pada pemukiman masyarakat yang masuk dalam konsesi 10 pertambangan,” ujar Masri.
Sayangnya, massa aksi tidak sempat melakukan hearing dengan anggota DPRD yang saat itu sedang tidak ada di kantor.
Masa aksi ditemui oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Malut, Zulkifli Bian yang menjelaskan terkait kerja anggota DPRD khususnya komisi III yang membidangi soal pertambangan.
“Komisi III saat ini juga sedang mendalami soal izin usaha pertambangan di Maluku Utara,” kata Zulkifli yang dikawal oleh puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Setda Malut.
Zulkifli menyebutkan perihal keberadaan anggota DPRD yang saat ini sedang bertugas melaksanakan rapat rapat Pansus LKPJ dan kegiatan AKD lainnya, sehingga massa aksi tidak dapat bertatap muka dengan anggota DPRD.
“Insyaallah besok Selasa rapat Komisi-Komisi dan pansus akan dilaksanakan di kantor Sofifi, terkait demo dan pernyataan sikap ini saya sudah laporkan ke ketua komisi III dan beliau prinsipnya siap menindaklanjuti Aspirasi dari teman teman ini akan kita teruskan ke komisi III dan pansus LKPJ untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Usai melakukan orasi kurang lebih 30 menit, massa aksi kemudian melakukan aksi serupa di Kantor Gubernur Maluku Utara di puncak Gosale. (0n9)
