SOFIFI, AM.com – Sekretaris Daerah Provinsi Samsuddin A Kadir mengunjungi untuk meninjau fasilitas Kantor Penghubung Maluku Utara (Malut) di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Kedatangan orang nomor Tiga di Pemprov Malut ini guna merespon sejumlah program yang telah disusun oleh Kepala Kantor Penghubung K.R.S.N. Lestari, tahun 2022 sekaligus melihat dari dekat pelayanan administrasi pemerintah daerah di kantor tersebut.
Menurut Kepala Biro Adpim, Setda Malut Rahwan K Suamba, Sekprov melakukan kunjungan sekaligus pertemuan terbatas dengan pimpinan dan jajaran kantor penghubung dan melihat kondisi kantor yang menjadi jantung urusan tamu daerah di Jakarta.
“Agenda pak Sekprov Malut hari ini di Jakarta adalah mengunjungi kantor Penghubung di Jakarta untuk melihat dari dekat kondisi kantor dan program apa saja yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan”, kata pria yang kerap disapa Wawan ini.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Penghubung menggambarkan sejumlah fasilitas kantor yang masih harus dibenahi guna memantapkan layanan kantor penghubung.
Disamping itu juga, pembangunan rumah adat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang kini dalam proses juga harus secepatnya diselesaikan sehingga kegiatan promosi daerah melalui rumah adat di TMII tersebut dapat difungsikan dengan segera.
“Kedatangan Sekprov prinsipnya ingin melihat kondisi Kantor Penghubung saat ini dan melakukan penataan kedepan untuk kegiatan tahunan,”ungkap kepala penghubung.
Terkait dengan penataan kantor Penghubung, Sekprov memberi dukungan penuh dan meminta kepada Kaban Penghunung agar dapat secepatnya membangun koordinasi dengan OPD terkait serta lembaga vetikal untuk mendukung penyelesaian lambang daerah di Taman Mini.
Lestari berharap, kunjungan ini akan menjadi penguat rencana dan program kantor penghunug yang telah disusun termasuk penataan ruangan sehingga ruang kantor lebih optimal lagi dan tindaklanjut pembangunan di taman mini dilanjutkan kembali.
Sekadar diketahui, tugas badan benghubung adalah membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.
