Proses Mutasi Risval Tri Budianto di Halmahera Selatan Ditolak BKN

Reporter : Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Badan Kepegawain Negara (BPN) Kantor Regional XI membatalkan nota persetujuan teknis mutasi mantan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budiyanto ke Halmahera Selatan, sesuai surat yang diterima Pemerintah Kota Ternate Nomor 802/B-AK.01/SD/KR.XI/2022 pada 13 Juni 2022.

Kepala BKPSDM, Samin Marsaoly kepada Wartwan menuturkan, proses mutasi Risval Tri Budianto dibatalkan BKN lantaran ada beberapa pertimbangan terkait dengan dokumen yang diajukan itu tidak memenuhi persyaratan.

Sebab, seluruh dokumen tidak ditandatangani oleh PPK dalam hal ini Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.

“Kepegawaian Kota Ternate itu tidak pernah mendelegasikan, dan apa yang dibuat (Rizval) itu keliru dan keterlaluan,” katanya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Kemudian lanjut dia, dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara pelaksanaan mutasi disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi, bahwa memenuhi unsur permintaan mutasi harus ditandatangani PPK.

“Saya ulangi lagi, dokumen Risval Tri Budianto saat mengajukan persyaratan ke BKN tidak ditandatangani oleh PPK,” tuturnya.

Pasalnya, dokumen SKP ditandatangani oleh Kasubag Perencanaan PUPR, Muhammad Abdu. Artinya yang bersangkutan dikategorikan unsur penyalahgunaan kewenangan.

“Kasubag Perencanaan kami sudah periksa dan ia mengakui, maka resiko Kasubag Perencanaan akan dilakukan pembebasan jabatan,” ucapnya.

“Selanjutnya Gubernur Maluku Utara selaku PPK level Provinsi akan membatalkan SK mutasi yang bersangkutan,” tambahnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA