Wali Kota Ternate Sampaikan Ranperda LPP APBD dan 6 Ranperda Inisiatif

Reporter : Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menghadiri Rapat Paripurna Ke 2 Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 2022 DPRD Kota Ternate sekaligus menyampaikan Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2021 dan 6 (enam) Ranperda Inisiatif Pemerintah Kota Ternate.

Wali Kota menyampaikan, aspek Keuangan dan Realisasi Program/Kegiatan, dalam rangka memperkuat struktur APBD Kota Ternate, pemerintah terus memantapkan berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas perekonomian daerah.

Tahun 2021 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan dipertahankannya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2020 yang merupakan penghargaan Opini WTP yang ke-delapan kali secara berturut-turut.

LHP BPK Tahun 2021 Pemerintah Kota Ternate mendapat predikat khusus sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara yang berhasil meraih peringkat 1 (satu) terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Untuk itulah Saya sangat mengharapkan agar prestasi opini WTP dan peringkat terbaik dalam konteks tata kelola pemerintahan ini, dapat dipertahankan untuk tahun-tahun ke depan dalam implementasi pelaksanaan program-program dan kegiatan Ternate Andalan,” ucapnya.

Hal ini perlu ditegaskan, predikat opini WTP dan peringkat terbaik hasil tindak lanjut pemeriksaan merupakan indikator penting, bahwa tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi, yang merupakan esensi penting dari implementasi good governance.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Ternate atas komitmen bersama untuk selalu mengedepankan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menjaga kelangsungan pembangunan daerah, faktor yang sangat penting adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Pada sektor perpajakan, pendapatan daerah Kota Ternate, sangat mengandalkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB dan PBB.

Sementara itu, upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah diarahkan terhadap obyek retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain retribusi pasar, retribusi persampahan serta retribusi izin mendirikan bangunan.

Dari berbagai upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah tersebut di atas, telah menghasilkan pendapatan daerah, yaitu dari target sebesar Rp. 1.019.464.960.130,58, telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 959.822.809.053,62 atau mencapai 94,15 persen.

Selain itu, Wali Kota menyebutkan, dalam hal pembentukan rancangan peraturan daerah mengacu pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perudang-undangan.

Rapat paripurna ini juga dirangkaikan dengan penyerahan 6 (enam) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif Pemerintah Kota Ternate, yaitu:

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja KORPRI.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Kota Ternate.
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami berharap pengajuan ke-enam Ranperda inisiatif pemerintah ini, untuk dapat dibahas pada tahap selanjutnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA