Reporter: Ong Rasai
TIDORE,AM.com – Mirisnya nasib guru honorer dan PNS non-sertifikasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menjadi rahasia umum.
Berulang kali para guru honorer SMA, SMK dan SLB Maluku Utara menjerit derita karena haknya tak ditunaikan oleh pemerintah terhadap ribuan guru.
Jeritan itu kembali digaungkan oleh Sekertaris PGRI Tidore Selatan sekaligus Ketua Forum Guru non-sertifikasi Provinsi Maluku, Ahmad Lahi pada kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Rahmawati Muhammad di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, Kamis (2/6)2022).
“Ada 1.400 lebih guru non-sertifikasi di Maluku Utara yang tidak mendapatkan TTP, padahal soal ini sudah diatur dalam peraturan gubernur sejak tahun 2017,” ungkap Ahmad Lahi.
Sehingga itu dia meminta kepada Rahmawati Muhammad selaku Ketua Fraksi PDIP di DPRD Maluku Utara untuk menyuarakan kepentingan para guru di gedung parlemen.
“Kami para guru sangat berharap agar gaji guru honorer segera dibayar lunas dan kami yang non-sertifikasi juga bisa menerima hal kami sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Rahmawati menyebutkan fraksi PDIP sudah menyampaikan berulang-ulang kali dalam rapat paripurna maupun dalam rapat komisi.
“Komisi yang membidangi pendidikan itu ada pada komisi IV, saya dari Komisi III membawahi bidang infrastruktur, namun terkait pendidikan sudah saya sampaikan melalui fraksi, bahkan ketika Dinas Pendidikan bermasalah dalam infrastruktur sudah saya bilang langsung kepada mereka,” jelasnya.
Rahmawati bilang, terkait nasib guru honorer dia tidak akan diam untuk menyampaikan, karena banyak guru guru yang mengeluhkan ini kepadanya.
“Saya tidak akan pernah lelah untuk menyampaikan ini, Karena kita sedang berupaya untuk mendidik generasi emas makan guru ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dan saya akan terus-menerus menyampaikan ini, hanya saja kita diperhadapkan dengan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya.
