Lapak pedagang depan Pasar Higinies
Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com – Meskipun Pemerintah Kota Ternate telah bersepakat bahwa pedagang pakaian busana muslim diarahkan ke “Kampung Ramadhan” di Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah.
Namun, kesepakatan bersama dengan sejumlah pimpinan OPD melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman pada 31 April 2022 itu, tidak dihiraukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate.
Pasalnya, dua Dinas tersebut mengizinkan pedagang pakaian berjualan di Kota Baru dan depan Pasar Higienis. Padahal, dua lokasi itu tidak diizinkan untuk dijadikan tempat berjualan.
Bahkan, Disperindag dan Dishub diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap pedagang pakaian dan pedagang pakaian busana muslim di Kota Baru dan depan Pasar Higienis.
Hal ini diakui oleh pedagang bahwa mereka membayar Rp 5 Juta hingga Rp 7,5 Juta terhadap oknum Disperindag dan Dishub.
Cici salah satu pedagang pakaian di depan Pasar Higienis mengaku, dirinya bersama pedagang pakaian lainnya diizinkan oleh Disperindag dan Dishub untuk berjualan di depan Pasar Higienis.
“Kalau saya di izinkan oleh Disperindag, kalau yang lain itu, mungkin dari Dinas Perhubungan,” ucapnya.
Ia menyebutkan, membangun lapak di lokasi parkiran Pasar Higienis tidak gratis, karena dirinya bersama pedagang lain harus membayar ke Disperindag, satu lapak Rp 7.500.000, tergantung ukuran lapak.
Sementara itu, salah satu pedagang pakaian busana muslim di Kota Baru, yang enggan namanya dipublikasikan juga mengakui hal serupa yang disampaikan oleh pedagang pakaian di depan Pasar Higienis.
“Kami diberi izin oleh Disperindag, jadi kami berjualan di lokasi ini,” ujarnya.
Terkait dengan pembayaran, lanjut dia, satu lapak dibayar Rp 5.000.000 hingga 7.000.000 tergantung ukuran lapak.
“Pembayarannya itu, Rp 5 Juta sampai Rp 7 Juta, yah tergantung ukuran lapak,” ungkapnya.
Namun, Sekretaris Disperindag Kota Ternate Muchlis Djumadil saat dikonfirmasi media ini, enggan menanggapi persoalan tersebut.
“Kalau itu saya tidak mau komentar, mungkin oknum, karena saya cuman fokus Kampung Ramadhan,” singkatnya.
Aspirasimalut.com juga berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Faruk Albar melalui via telpon, namun tak diangkat. Pesan masuk ke nomor WhatsApp, pun tak digubris. Hingga berita ini ditayangkan.
