JAKARTA, AM.com – Audiensi Ketua Umum Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI), Ramdhan Ulayo diterima langsung oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Drs. Wisler Manulu, M. M dan Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Y. Yustia Elita, S.Sos. di Lt 5 Ruang Rapat Asisten Deputi, Jumat (22/4/22)
Rapat terbatas antara ketua umum dan Asdep Kemitraan membahas tentang peran dan kontribusi dukungan PPMI sebagai Purna program dalam rangka mensukseskan program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) hingga teknis penyelenggaraan Kegiatan PPAP dari tingkat Kementerian hingga Provinsi, Mewakili Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Wisler Manulu mengatakan bahwa PPAP 2022 ini merupakan pilot project dengan dua provinsi sebagai lokasi penempatan yaitu Papua Barat tepatnya di daerah Sidey, Papua Barat sebagai lokasi yang dipilih dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2020.
Sementara untuk Provinsi Jawa Timur saat ini penentuan lokasi masih dalam koordinasi oleh pihak Dispora Provinsi namun telah muncul dua calon penempatan PPAP yaitu Kabupaten Bayuwangi dan Kota Malang, untuk finalis masih menunggu kepastian.
“Karena keterbatasan anggaran seleksi pun dibebankan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dispora, sementara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpora hanya menanggulangi biaya Pemberangkatan dari Provinsi tujuan ke Provinsi Penempatan. Karena keterbatasan anggaran inilah maka diharapkan kementerian dan lembaga lain bisa juga memberikan kontribusi bagi kegiatan yang dimaksud, saat ini kemenpora sedang membangun komunikasi dengan Kemendes serta beberapa kementerian terkait untuk mendukung kegiatan PPAP,” kata Asdep Wisler.
Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut Asdep Wisler memberikan Apresiasi yang besar kepada ketua umum yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam rangka mensukseskan PPAP mewakili Pak Deputi, Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan bahwa surat yang dikirimkan ketua umum telah ditelaa dan dipelajari sehingga Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda memberikan ruang kepada Asdep untuk melakukan diskusi secara terbuka serta mendengar secara langsung konsep yang ingin disampaikan oleh ketua umum sebagai purna program.
“Karena kegiatan kepemudaan juga membutuhkan pandangan dan masukan dari Organisasi Kepemudaan, Akademis dan stakeholder untuk mensukseskan program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi yang merupakan program baru, tentu cara dan prosesnya juga berbeda, karena kegiatan ini adalah kegiatan kepemudaan maka diperuntukkan untuk pemuda sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan,” Terang Wisler.
Menanggapi Pernyataan Asdep, Ulayo langsung menyampaikan konsep PPAP yang akan diberikan oleh PPMI sebagai dukungan untuk mengsukseskan kegiatan PPAP. Sebagai Pemuda yang pernah menjalani program kementerian yang menggunakan APBN dan APBD sudah selayaknya saat ini Pemuda memberikan kontribusi sekaligus sumbangsih bagi pemerintah dalam membangun kepemudaan, hal konkrit yang ditawarkan Ulayo sebagai ketua umum DPP PPMI yaitu meminta penambahan kuota peserta dan provinsi penempatan lokasi PPAP.
Secara terbuka Ulayo menyampaikan bahwa DPP dan DPD PPMI se-Indonesia siap mengirimkan peserta tambahan tanpa membebani APBN dan APBD sehingga tidak menggangu tata aturan yang telah disiapkan. Artinya jika permintaan Kouta peserta ini disetujui maka DPP dan DPD akan mengirimkan peserta tambahan dengan biaya keberangkatan hingga uang saku peserta tambahan ditanggulangi oleh PPMI. Ulayo sangat yakin bahwa saat ini para purna PPMI maupun ketua-ketua DPD PPMI yang saat ini memimpin DPD secara finansial sangat mampu.
“Jika hanya penambahan 1 pasang atau 2 pasang peserta dan biaya ditanggung oleh PPMI, secara teknis dapat dibagi anggaran antara DPP dan DPD untuk menanggulang biaya tersebut tanpa meminta kepada pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat,” tutup Ulayo.
Usulan yang disampaikan oleh Ulayo sebagai ketua umum direspon baik oleh Wisler selaku Asdep Kemitraan dan Yustia selaku Kabid Kemitraan dalam negeri yang secara teknis menangani PPAP.
Menurut Wisler jika setiap ketua DPD dapat mengusulkan hal ini kepada Dispora masing-masing maka usulan yang disampaikan oleh ketum tentu menjadi pertimbangan. Karena memang awalnya direncanakan lokasi penempatan ada tiga provinsi dan peserta lebih dari satu pasangan, namun karena keterbatasan anggaran yang ada.
Pada Pertemuan tersebut Ulayo menghadirkan Raja Negeri Kailolo (Kepala Desa) Rusdi Marasabessy yang bersedia menjadi lokasi penempatan peserta PPAP. Kampung Kailolo memiliki historis yang menarik karena merupakan kampung yang pernah dibumi hanguskan oleh RMS (Republik Maluku Selatan) saat terjadi pemberontakan, persoalan ini dipicu oleh salah seorang warga mengebom pasukan RMS yang sedang berlayar.
Selain itu Negeri Kailolo juga memiliki Konservasi Ekosistem Esensial yaitu Tanjung Maleo yang merupakan surga bagi Burung Momeoa / Maleo bertelur tanpa henti.
“Kesiapan yang disampaikan untuk bersedia menjadi tempat PPAP bukan baru saat ini karena memang sudah direncanakan oleh ketua umum bersama DPD PPMI Maluku yang pada Januari 2021 melakukan Rapat secara resmi dengan pemerintah negeri Kailolo untuk menyelenggarakan PPAP secara Mandiri, Sebagai Raja Negeri Kailolo tentu Program mendukung program ini dan disambut oleh masyarakat Negeri Kailolo apalagi pemuda yang ditempatkan merupakan Pemuda Pemudi terbaik dari 34 Provinsi, secara teknis pemerintah negeri Kailolo sangat siap apalagi sekretaris pemerintah negeri Kailolo yaitu Abdullah Marasabessy merupakan Purna PPAP Tahun 2011 tentu secara pengalaman dia mengatahui manfaat dan kontribusi program ini untuk pengembangan Pemuda Indonesia secara umum,” Tutup Rusdi Marasabessy. (*)
