Reporter: Slamet
BOBONG,AM.com – Untuk mendorong terwujudnya visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) di HUT ke-9, pemerintah daerah harus fokus wujudkan reformasi birokrasi dengan optimalisasi pelayanan publik dengan sistem digitalisasi.
Dua aspek tersebut saling berkaitan. Tujuannya ialah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta semakin mudahnya akses pelayanan pemerintahan bagi publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Penerapan tata kelola pemerintahan dengan sistem digital di Pultab sangat penting. Sasarannya adalah pemenuhan kebutuhan akan keterbukaan akses informasi bagi publik dan terkelolanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Sebab, dengan terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan sistem digital dapat menunjang tersedianya data yang up to date yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selaku akademis yang berprofesi sebagi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Ade Putra Ode Amane menjelaskan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan sistem digitalisasi dapat mempermudah Pemda Taliabu dalam menyusun berbagai langkah strategis dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik di segala lini dan aspek.
“Dalam reformasi birokrasi Pemda Kabupaten Pultab, harus melakukan lelang jabatan sehingga menghasilkan satuan kerja yang di isi oleh orang berkualitas demi mempercepat kapasitas dan profesionalisme SDM ASN,” ungkap Ade Putra via WhatsApp.
Dirinya menilai di tahun ke-9 Taliabu diberikan otonomi sistem pengelolaan pemerintah terkesan amburadul, karena akibat penunjukan SKPD yang tidak sesuai dengan prosedur serta tidak mempertimbangkan unsur kualitas dan efisiensi birokrasi.
“Sehingga kebijakan dan program yang digulirkan Pemda Kabupaten Pultab tidak mendukung penerapan reformasi birokrasi dan ekses informasi tertutup dan menyulitkan pemda dalam optimalisasi pelayanan publik dangan memanfaat perkembangan teknologi,” ungkapnya.
Salah satunya layanan website pemda yang tidak terkelola sehingga segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, serta perkembangan daerah tertutup dari publik yang ada dalam atau luar daerah serta terkesan hanya menjadi konsumsi ditingkat pejabat daerah.
“Pada zaman 4.0 ini sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dan pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan kemajuan teknologi sebab, sistem tata kelola pemerintahan bisa dikelola secara lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
“Kalau kemudian website pemda tidak bisa dikelola oleh dinas komunikasi dan informasi (kominfo) maka sepatutnya, bupati bisa mengevaluasi kinerjanya demi perkembangan Kabupaten Pultab,” tegasnya.
Diketahui, dampak perkembangan teknologi, ada tiga sikap yang biasanya muncul di dalam tata kelola pemerintahan yaitu :
Pertama, Kelompok pesimistis cenderung menganggap teknologi sebagai ancaman bagi kemapanan sistem dan hanya akan memunculkan kerusakan dan ancaman bagi pemda.
Kedua, kelompok akomodatif cenderung mengambil sikap yang moderat dengan menerima teknologi sebagai kebutuhan, tapi menolak pengembangan yang eksplosif.
Ketiga, kelompok progresif. Kelompok itu memandang teknologi sebagai ‘takdir’ zaman yang tidak bisa ditolak. Dampak yang dibawa teknologi dipandang sepenuhnya bermanfaat.
Sehingga dia menegaskan, di momen HUT ke 9 Pultab jangan sekedar euforia, namun Pemda harus bisa merefleksi dan mengevaluasi tata pengelolaan pemerintahan.
“Dalam hal ini reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik dengan sistem digitalisasi demi keterbukaan akses informasi perkembangan Kabupaten Pultab,” pungkasnya. (Mt)
