Media Diharapkan Ramah dalam Pemberitaan Kekerasan Perempuan dan Anak

Reporter: Ong Rasai

TERNATE,AM.com – Pada tahun 2022 ini sudah terjadi 64 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan ke UPTD PPA Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara, sehingga perlu perhatian dari semua pihak untuk menyikapi persoalan masyarakat ini.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala DP3A, Musyrifa Alhadar saat mengawali kegiatan bertajuk “Peran media massa dalam pemberitaan kekerasan pada perempuan dan anak di Maluku Utara” yang berlangsung di aula Safirna Hotel Ternate, Rabu (30/3/2022).

Puluhan peserta dari kalangan jurnalis online, cetak, televisi, dan radio hadir mendengar paparan narasumber dari perwakilan dari Dewan Pers, Jamalul Insan selaku anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers periode 2019-2022.

Dari Kepolisian Kompol Anita Ratna Yulianto jabatan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Malut. Perwakilan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Rahwan K Suamba, dari Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, DR. Herman Oesman, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIPSI) Maluku Utara Saiful Bahri.

“Peran media ini sangat besar dalam segi pemberitaan kekerasan pada perempuan dan anak di Maluku Utara, sehingga itu kepekaan wartawan untuk menulis berita yang ramah anak sangat penting,” kata Kadis DP3A.

Sementara itu, Kompol Anita menyoroti soal penindakan terhadap pelaku kekerasan perempuan dan anak, termasuk juga kekerasaan dalam rumah tangga pada hubungan suami istri.

“Polisi selalu konsen terhadap kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, bahkan yang melibatkan oknum polisi pun sudah ada hukuman tegas,” ujarnya.

Selain itu, mantan kasat Reskrim Polres Tidore ini juga menyebutkan terkait kasus human trafficing yang terjadi di Maluku Utara, dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak dibawah umur.

“Kasus ini terjadi dengan menggunakan aplikasi atau prostitusi online. Kebanyakan ada mucikari yang menjadi penghubung,” ungkapnya.

Rahwan K Suamba mewakili pemerintah provinsi menegaskan sikap Pemda Mulut jelas memberikan perlindungan terhadap korban, bahkan telah ada kebijakan yang memperhatikan perempuan dan anak.

Ketua HIPSI Malut, Saiful Bahri menyebutkan faktor kekerasan psikologis sangat rentan terhadap perempuan dan anak. “Berita kasus pemerkosaan yang diberitakan secara tak peka sangat mempengaruhi psikologis korban,” jelasnya.

Selanjutnya, DR. Herman Oesman meninjau dari segi sosiologis, yang saat ini kekerasan perempuan dan anak juga dengan terjadi di dunia digital. “Termasuk juga mengeluarkan orang dari grup WA juga bagian dari kekerasan,” ungkapnya.

Jamalul Insan dari Dewan Pers sebagai pemateri terakhir menyentil terkait pedoman peliputan pemberitaan terhadap anak, juga menerangkan sejumlah aturan yang mesti dipatuhi oleh seorang wartawan.

“Wartawan dalam melaksanakan tugas ada pedoman dan kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi, dan pemberitaan soal kekerasan perempuan dan anak membutuhkan empat wartawan dalam menulis,” ungkapnya. (0n9)

 

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA