Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com – Setelah agenda Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dibuka oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan Musrenbang Kota yang ditutup Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman di Royal’s Resto pada Kamis (24/3/2022) itu telah melahirkan 8 (delapan) Misi yang tertuang dalam RPJMD Ternate Mandiri dan Berkeadilan (Ternate Andalan), dengan total anggaran mencapai Rp 1.9 Triliun.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, rumusan-rumusan yang diperoleh melalui Forum Perangkat Daerah ataupun Musrenbang Kota itu, intinya menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat. Instrumenya adalah mulai dari Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kota.
Rizal menyebut, hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota ini telah melahirkan beberapa program kegiatan yang sudah ditarik benang merahnya dengan 8 Misi yang ada dalam RPJMD Ternate Andalan, diantaranya:
- Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.
- Terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif.
- Meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- Menumbuh kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi).
- Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi.
- Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana prasarana perkotaan.
- Daerah melindungi masyarakat yang kurang mampu.
- Daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.
Total anggaran untuk 8 Misi ini sebesar Rp 1,9 Triliun.
“Ini nanti akan digodok, didiskusikan, dan dibahas lagi untuk melihat dari sisi skala priorotas melalui rapat OPD serumpun. Jadi dalam bulan suci Ramadan nanti Bappelitbangda tetap bekerja untuk menuntaskan ini sebelum dilaksanakan Musrenbang tingkat Provisni,” terang Rizal.
Selain itu, menurut dia, Musrenbang Tahun sedikit berbeda dengan Tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan rekapan keberpihakan program kegiatan OPD. “Misalnya untuk bidang ekonomi berapa, bidang sosial berapa, dan bidang fissik prasarana bearapa.”
“Namun di tahun ini, saya merubah tata cara pelaksanaan maupun rekapan, sehingga kita sudah bisa mengetahui berapa keberpihakan untuk misi pertama, sampai dengan misi kedelapan,” sambungnya.
Bahkan, kata dia, sudah bisa mengetahui implementasi dari penguatan terhadap 14 program prioritas dalam RPJMD. Terkhusnya pada 3 isu atau program prioritas yang menjadi penguatan pada pentahapan untuk APBD 2023.
“Ini adalah tata cara kita membuat satu pola perencanan yang terpadu dan terarah untuk mencapai target sasaran yang lebih baik lagi. Karena kalau kita tidak seting dari awal maka perencanaan tidak akan baik di akhir,” terang Rizal.
Ia menyampaikan, Bappeitbangda akan melakukan pengawalan sampai pada penyampaian LKPJ 2022 di tahun 2023. Sehingga, pada saat penyampaian LKPJ, progress laporan kegiatan OPD disetiap tahun, sudah bisa diketahui oleh Bappelitbangda, tentang bearapa program kegiatan yang dicapai bahkan yang tidak tercapai di masingmasing OPD untuk setiap visi misi.
“Dengan begitu, kalau sebelum sebelumnya RPJMD jarang dibuka oleh OPD. Namun untuk sekarang, saya jamin dalam waktu lima tahun kedepan RPJMD akan dibuka oleh OPD. Karena tarikan tarikan program yang telah disepakati adalah sesuai dengan isi dalam RPJMD,” pungkasnya.
