SOFIFI, AM.com – Komisi III DPRD Maluku Utata melalui rapat evaluasi program tahun 2021 ditemukan pengembangan Terminal Sofifi terbelengkai, sehingga perlu dilakukan penataan dan pembangunan fasilitas pendukung terminal tipe B.
DPRD melalui komisi III meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, dalam hal ini Dinas Perhubungan bersama instansi terkait segera bahas untuk pembangunan terminal tipe B di Sofifi.
Selain itu, ditemukan juga persoalan lain, yakni pengusasaan lahan yang sudah dibangun pemukiman warga serta pembebasan lahan perluasan terminal belum dilaksanakan lantaran terkendala anggaran.
Ketua Komisi III, Zulkifli Hi. Imar usai rapat Rabu (16/3/2022) mengatakan, Sofifi wajib dibangun terminal tipe B, untuk persiapan Kedepan. “Bukan terminal yang ada lihat tabalai (tidak tertata dengan baik)”ujar Zulkifli.
Dikatakan, sesuai penjelasan Kadishub dalam rapat, bahwa sudah dilakukan pengusulan anggaran kepada DPRD pada tahun 2021 lalu. Namun, saat itu terkendala masalah lahan.
Menurutnya, rencana pembebasan lahan di sebelah kiri Terminal sekarang samping Sungai. “Cuman katanya itu sudah ada sebagian pemukiman yang ditempati warga disitu,”ungkapnya.
Menurut mantan wakil ketua DPRD ini, bahwa pembangunan terminal tipe B merupakan keharusan dan kebutuhan penunjang sarana dan prasaran transportasi Kedepan. Apalagi soal pengembangan kota baru Sofifi Kedepan. Tentunya dibutuhkan terminal yang layak.
“Cuman kami berharap ini sangat urgen. Jadi kami minta pemerintah segera malalukan pemetaan karena Feasibility Study (FS) sudah ada. Dan problem saat ini cuman lahan saja,”terangnya.
Sehingga itu, Komisi III meminta instansi terkait mulai dari Bappeda, Dinas Perkim dan Dishub segera melakukan rapat lintas sektoral agar melakukan langkah – langkah untuk proses realisasi mulai dari seluruh dokumen-dokumennya pembebasan lahan sampai pada pelaksanaannya.
“Kami berharap di tahun 2022 ini. Itu sudah pembahasan lahan baik dialokasikan di ABPD induk ini tapi kalau tidak memungkinkan harus di anggaran perubahan 2022 sudah dimasukan pelaksanaan terminal tipe B untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya saja, sekarang belum bisa sebutkan tempat karena itu juga butuh kajian jangan sampai ini menimbulkan efek naiknya harga lahan. Jadi biar itu menjadi ranah pemerintah eksekutif dan beberapa OPD,”tukas Zulkifli.
Politisi PKS ini mengaku, meskipun masjid jalan sudah dibangun tetapi terminal tidak dibangun sementara yang dinginkan Kota ini wajahnya bisa terlihat secara baik.
Disentil terkait Terminal tipe B di bangun menggangu dan berpengaruh pada terminal yang di selama ini di kelolah Pemkot Tidore Zulkifli menyampaikan akan dibicarakan bersama.
