TERNATE, AM.com – Era kekininian menuntut pemerintah erus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih pada penggunaan sistem digitalisasi birokrasi. untuk menjawab ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara menggelar Workshop Financial Management Information Sistem (FMIS) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next Generation (Next-G).
Kegiatan ini sendiri digelar di ball Room Syahid Bella Hotel Ternate, Rabu (9/3/2022) hingga Jumat (11/03/2022), dihadiri Asisten III Setdaprov Maluku Utara, Asrul Gailea, Sekretaris BPKAD Maluku Utara, Sitti Chaerani Mubarun, serta narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan Maluku Utara oleh Imamuddin, Sukoco Henry Saputro dan Purwaningtyas Setiawati.
Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya melalui Sekretaris BPKAD, Sitti Chaerani Mubarun dalam sambutannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan workshop ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada bidang pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah provinsi. Peningkatan SDM pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan atau transfer of knowledge, tentang aplikasi FMIS.
“Sehingga, pelatihan penyusunan anggaran dan pelaksanaan penatausahaan dalam workshop ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi peserta, baik pejabat fungsional perencanaan, bendahara pengeluaran di lingkup provinsi dan BPKAD kabupaten kota se-Malut,”ungkapnya.
Dijelaskan bahwa, dasar pelaksanaan kegiatan Waorkshop pada peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem berbasis elektronik, PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan lima regulasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Atas dasar itu lah kegiatan workshop ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan di provinsi serta 10 kabupaten kota lainnya,”katanya.
Dikatakan, workshop ini dapat menciptakan kompetensi yang mumpuni dalam mempelajari pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi FMIS, sehingga ketika kembali ke daerahnya masing-masing dapat mengaplikasikannya secara baik. Apalagi sistem tersebut lebih mengarah pada penganggaran, pertanggungjawaban, perencanaan dan pengelolaan.
“Harapannya sistem FMIS ini bisa ter-cover dan terintegrasi di SIMDA maupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),”harapnya.
Chaerany menambahkan, dengan diluncurkannya sistem terbaru SIMDA yang berbasis webbase, yakni FMIS. Maka diharapkan dapat mengintegrasi dua sistem paralel yang dijalankan BPKAD secara bersamaan atas persetujuan Kemendagri, yaitu SIMDA dan SIPD. Sebab FMIS ini sebenarnya adalah pengembangan dan penyempurnaan dari SIMDA sebelumnya. Sehingga sudah di-update dengan regulasi terbaru dan terdapat juga fitur tambahannya sebagai pelengkap dari sebelumnya.
“Mudah-mudahan sistem FMIS ini bisa membantu BPKAD selaku pengguna sistem untuk melaksnakan fungsi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban dengan optimal. Selanjutnya, akan dilakuka penguatan kapasitas di semua kabupaten kota Malut terkait sistem ini. Tinggal komitmen dari semua kabupaten kota untuk menjalankan sistem tersebut,”pungkasnya. (adv)
