Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Temuan anggaran perjalanan dinas dan reses milik 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai terus dipantau oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
“Rata-rata temuannya memang kalau DPRD itu anggaran perjalanan dinas, terus anggaran reses itu sudah diterbitkan ke kami di majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah itu sudah di terbitkan, dan sekema ke mereka itu mencicil,” ungkap Kepala Inspetorat Morotai, Marwanto P. Soekidi, ketika ditemui di kantor Bupati kemarin.
Meski sudah diberikan skema pengembaliannya dengan cara mencicil namun pihaknya mengaku belum tahu laporan cicilannya dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD.
“Apakah mereka lancar mencicil atau tidak,” timpalnya.
Walaupun belum diketahui berapa cicilan yang sudah dikembalikan, namun pihaknya mengaku bahwa 20 anggota DPRD juga diberikan waktu selama 60 hari untuk melakukan pengembalian dana yang menjadi temuan inspektorat.
“Diterbitkan dari 60 hari itu mulai dari sekarang ini, kalau bulan awal Maret ini tidak bayar maka dilakukan peneguran dan surat penagihan,” katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengaku bahwa soal temuan 20 anggota DPRD itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai.
“Tetapi kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan kalau mereka dalam waktu 60 hari tidak menindaklanjuti dengan cara mencicil, maka kita terbitkan surat peringatan penagihan. Kemudian apabila tidak respon maka Kejaksaan sudah bersediah untuk menindak lanjuti,” tegasnya.
Ditanya dari 20 Anggota DPRD siapa yang memiliki temuan terbanyak, dirinya lantas tidak merincikan siapa yang paling terbanyak, hanya saja pihaknya mengaku bahwa untuk jumlah temuan itu bervariasi dan bahkan model pengembalian secara cicilan pun bervariasi.
“Jumlah kerugian dibagi rata-rata ada yang 12 bulan ada yang tiga bulan tapi berbeda-beda setiap anggota,” pungkasnya. (lud)
