Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Ternate menggelar diskusi sekaligus rapat koordinasi penyusunan rencana aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 – 2026 di Royal’s Resto pada Kamis (24/2/2022).
Sebagai narasumber dalam kegiatan ini yakni: Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly dan Kepala Dinas P3A, Marjorie Amal. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Se-Kota Ternate, dan Gugus Tugas Kota Layal Anak.
Usai kegiatan Kepala Bappelitbanda, Rizal Marsaoly mengatakan, koordinasi penyusunan rencana aksi KLA ini sangat penting agar Kota Ternate mempunyai komitmen untuk melindungi serta memenuhi hak anak.
“Olehnya itu, harus menciptakan program kegiatan terhadap hak-hak anak, semisalnya ruang publik dan tempat bermain,” kata Rizal usai mepaparkan materi kota layak anak.
Selain itu Rizal meminta agar program ini harus dilakukan koordinasi dengan stakeholder agar semangat Ternate sebagai Kota Layak Anak bisa terwujud dan mempunyai rasa tanggungjawab.
“Tanggungjawabnya bukan saja di Dinas P3A tetapi harus semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), supaya saling sinergi terutama Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini, dia menekankan, harus ada indikator pencapain dalam satu tahun. Dengan begitu, bisa mengukur kendala dan capaian target dari Dinas P3A.
“Menjadi semangat Pak Presiden RI Joko Widodo adalah menciptakan daerah sebagai kota layak anak. Ternate sangat siap untuk itu, karena bisa disinergikan dengan Visi Ternate ANDALAN,” tuturnya.
Selain itu mantan Kadis Perkim dan Pariwisata ini mengatakan, pihaknya menunggu lapaoran kegiatan aksi dari Dinas P3A, agar kegiatan tersebut bisa jalan sesuai harapan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas P3A Kota Ternate Marjorie Amal mengatakan, rapat koordinasi ini untuk penyusunan rencana aksi daerah KLA.
“Kita mengetahui bersama bahwa kemimpinan Pak Tauhid dan Pak Jasri dengan Visi Ternate Andalan, maka kita membuat satu rencana aksi daerah sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujarnya.
Terkait dengan masalah anak di Kota Ternate, kata dia, memang masyarakat tidak mengetahui bahwa Dinas P3A ada dua unit pelayanan yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khusus pengaduan kekerasan perempuan dan anak, kemudian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) itu menyentuh pada tindakan pencegahan.
Untuk kasus lem aibon, lanjut dia, dua unit ini sudah turun langsung ke lapangan. Dimana kasus lem aibon itu P2TP2A telah mendampingi di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Sedangkan tugas Puspaga dalam kasus tersebut itu, adalah memberikan edukasi langsung kepada orang tua.
“Ketika kami mendapatkan data lengkap dari pihak kepolisian, kami langsung turun ke rumah-rumah untuk melakukan pendekatan persuasi kepada orang tua, karena berpikir anak tidak bisa disalahkan oleh apa yang mereka lakukan, sebab orang tua adalah peren kunci dari Anak,” ucapnya.
“Selain itu, kami juga berterimakasi kepada Kepala Bappelitbangda karena beliau akan merangkul usulan Dinas P3A dalam program kegiatan,” pungkasnya.
