spot_imgspot_img

Tersandung Kasus Korupsi, 30 ASN Pemprov Malut Dipecat

SOFIFI, AM.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) kembali memberhentikan dengan tidak homat (PDTH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi. Kali ini ada 12 orang yang resmi dipecat dari statusnya sebagai ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Maluku Utara, Idrus Assagaf saat ditemui Senin (17/1/2022)  mengatakan, sebanyak 12 ASN Pemprov Malut yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2021.

Menurutnya, pemberhentian ini yang kedua kalinya jika sebelumnya sebanyak 18 orang di pecat. Dan kali ini sebanyak 12 orang. Maka total sudah 30 orang ASN di pecat karena tersandung kasus korupsi.

Dijelaskan, pemberhentian PNS karena kasus korupsi itu tidak melalui prosedur PP nomor 53 hanya kalau ada keputusannya inkra dari Pengadilan Negeri itu langsung ambil keputusan pemberhentian.

“Kalau pemberhentian PNS karena disiplin maka itu ada proses tahapan panjang itu harus dia sudah masuk katagori disiplin berat”,jelasnya.

Idrus menegaskan, untuk PNS yang tersandung kasus korupsi tidak dilihat lama masa hukuman atau tahanan tetapi yang namanya kasus korupsi keputusan inkra  bersalah walaupun satu hari atau dua hari tetap dipecat. Berbeda dengan PNS tersandung kasus tindak pidana umum.

“Kalau pidana umum minimal dua tahun baru bisa dipecat dan sudah inkra”,bebernya.

kata Idrus, terkait disiplin ASN untuk mencapai prosedur hukuman berat ada tahapan mulai dari SKPD terlebih dahulu tidak bisa langsung gubernur melakukan pemecatan.

Disebutkan ,itu mulai dari teguran lisan,teguran tertulis,ada  tahapan hukuman mulai dari ringan sedang dan berat  kemudian sidang dan dapat diketahui dia masuk hukuman apa. Jikan aturan lama  dulu 45 hari tidak masuk kantor di pecat sekarang 10 hari akumalasi berturut – turut tidak masuk kantor dipecat.

“Misalnya, hari ini masuk, besok tidak masuk dan lusa  masuk. Setelah itu tidak masuk sudah dihitung dua hari dan ini 10 hari berturut – turut bisa diberhentikan”,jelasnya. 

Namun, meski demikian proses pemberhentian ada mekanismenya. “Mekanismenya bukan gubernur langsung ambil keputusan atau BKD bikin proses tetapi harus dimulai SKPD-nya dulu,”pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL