spot_imgspot_img

Gaji Guru Honda Belum Terbayar, DPRD Bakal Undang Pemprov

SOFIFI. AM.com – Keterwakilan guru Honor Daerah (Honda) kembali mendatangi kantor DPRD dan  mempertanyakan kepastian pembayaran tunggakan gaji guru selama 8 bulan yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Padahal hal ini telah dijanjikan Gubernur provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba untuk segera dilunasi.

Menganggapi tuntutan Honda tersebut, DPRD menegaskan jika belum ada kepastian. DPRD bakal undang Pemprov dalam hal ini bersama dinas teknis bicarakan terkait pembayaran gaji tersebut.

Ketua DPRD provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud mengatakan, pertemuannya dengan guru Honda di Kantor DPRD, Senin (17/1/2022) akibat dari keterwakilan guru Honda mempertanyakan kepastian pembayaran 8 bulan gaji.

Olehnya itu, nantinya apabila belum ada kejelasan pembayaran maka pimpinan DPRD akan mengagendakan rapat bersama komisi IV yang membidangi pendidikan dan menghadirkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) bersama kepala BPKAD serta dinas Pendidikan untuk membicarakan kepastian pembayaran gaji Honda.

“Karena yang dong (Honda) pertanyakan ini kepastian membayar,”ujar Kuntu.

Ia mengatakan, dirinya sudah sampaikan ke Wakil ketua DPRD, M Abusama selaku koordinator komisi IV untuk segera ditindaklanjuti.

“Nanti kalau tidak dapat titik temu saya panggil semua komisi IV dengan dinas bersama Sekda untuk duduk bersama untuk bahas apa yang menjadi tuntutan para Honda ini,”tukasnya.

Menurut politisi PDIP ini bahwa dirinya tidak bisa memastikan pembayaran karena pembayaran di eksekutif sehingga DPRD tidak bisa memastikan itu. Tetapi sudah disampaikan janji Sekda dan kepala BPKAD.

Oleh Karena itu, dirinya sudah meminta rapat dengan komisi IV, sebab menyangkut ranah komisi IV. “Kalau memang tidak ada tindaklanjut lagi nanti rapat gabungan”,katanya.

Kuntu menambahkan hari ini menunggu informasi komisi IV mengagendakan rapat. Kuntu mengaku, sesuai janji Sekda yang guru-guru sampaikan itu pembayaran gaji tanggal 23 Januari.

 “Sementara 23 Januari ini dari evaluasi APBD Mendagri kita baru masukan kembali ke Mendagri jadi tertunda disitu karena bukan dari eksekutif tapi dari Kemendagri. Kalau saya melihat masalahnya ini, dimungkinkan di Februari baru dilakukan pembayaran,”terangnya.

Disentil pembayaran sekaligus 8 bulan gaji. Kuntu mengaku, nanti dilihat kemampuan APBD. “Kami di legislatif maunya begitu tapi nanti kita lihat APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau tidak,”ungkap Kuntu.

Kuntu juga meminta Dinas Pendidikan harus sediakan data guru Honda yang valid. Mana guru yang benar-benar honor banyak yang sudah keluar harus ada sinergi dengan kepala sekolah sehingga peran kepala sekolah dan kepala cabang dinas itu penting. “Harus lakukan pendataan yang benar, sehingga itu harus ada sistem koordinasi dengan kepala sekolah maupun dinas cabang di masing-masing daerah,”pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL