TERNATE,AM.com – Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022, membuat Pemerintah Kota Ternate harus mencari solusi untuk menutupi pemotongan dana tersebut.
Refocusing atau pemangkasan anggaran pada APBD 2022 Kota Ternate sebesar Rp 1,3 miliar. Hal ini, berdasarkan surat dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendukung program vaksinanasi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 34/KMK.7/2021 tentang pemotongan DAU Pemerintah Kota Ternate untuk Tahun 2022 kembali dipangkas dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan vaksinasi dalam penanganan pandemi Covid-19.
Meskipun begitu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyebutkan, pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat tidak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah.
“Refocusing tidak mengganggu pemerintahan,” kata Wali Kota Kepada sejumlah Wartawan, Jumat (1/7/2021).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya mengatakan, refocusing ini terjadi semua daerah yang tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi setiap daerah.
“Jadi kita baru dapat surat dari Kementrian Keuangan, bahwa dilakukan refokusing pada tahap pertama senilai Rp.1,3 Miliar, untuk tahap selanjutnya kita belum tahu berapa yang akan di refokusing,” katanya.
Jusuf menyebutkan refocusing ini diperuntukan untuk vaksinasi yang telah dilakukan oleh TNI Polri yang telah dibebankan kepada APBD Kota Ternate. Refocusing ini akan berimbas pada belanja pegawai. Sehingga pemerintah akan meakukan penyesuaian anggaran pada tahun 2022.
“Refocusing ini sudah disampaikan kepada DPRD Kota Ternate melalui Komisi II untuk dilakukan pembuatan penyesuaian anggaran,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan, dengan adanya refocusing APBD 2022 yang diperuntukan bagi kebutuhan pengangaran vaksinasi tersebut, maka Pemkot harus mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab menurutnya masih ada beberapa objek yang belum optimal.
“Kalau saya masih optimis, yang penting Pemkot memberanikan diri mengenjot PAD, karena ada beberapa objek kita belum ada optimalisasi, contohnya pasar gamalama moderen belum jalan, objek pajak IMB belum optimal untuk ditingkatkan, kemudian PAD di sektor perdagangan juga belum optimal,” ujar Nurlaela.
“Meskipun APBD 2022 harus direfocusing sebesar Rp 1,3 miliar, namun jika Pemkot berani mengenjot dan melakukan optimalisasi pendapatan, pasti tentu dapat menutupi refocussing tersebut,” pungkasnya. (&)
