spot_imgspot_img

Pemprov Didesak Bayar Tamsil dan TPP Guru

Reporter: Ong Rasai

SOFIFI,AM.com – Puluhan guru PNS SMA/SMK mendantangi Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, guna mengadu terkait dana Pertambahan Penghasilan (Tamsil) dan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang ditunggak oleh Pemerintah Provinsi.

Ahamd dan puluhan temannya langsung diterima oleh Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud didampingi Wakil Ketua, Muhammad Abusama dan Wakil Ketua, Syahril Taher yang bersedia menindaklanjuti keluhan para guru.

“Kami kesini untuk bertemu dengan Ketua DPRD agar bantu mendesak gubernur untuk membayar hak kami yaitu Tamsil dan TPP,” kata Ketua Guru Non-Serti Maluku Utara, Ahmad Lahi, Kamis (30/12/2021).

Ahmad menjelaskan, untuk Tamsil yang sumber dananya dari dana transfer APBN namun belum dibayarkan sebanyak 11 bulan, yakni 2 bulan pada tahun 2020 dan 9 bulan untuk tahun 2021.

“Kami minta agar dibayarkan apalagi ini APBN jadi Pemprov tak punya alasan untuk tidak bayar, dana Tamsil per bulan itu Rp 250 ribu,” ungkapnya.

Sementara itu untuk dana TPP, menurutnya belum dibayarkan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejak perpindahan status dari pegawai Kabupaten Kota ke Provinsi, padahal Pemprov sendiri pernah melakukan sosialisasi terkait Tamsil dan TPP kepada mereka.

“Kami mengacu kepada aturan Permendagri nomor 900-4700 tahun 2020  dan juga Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkup Pemprov Malut,” ungkapnya.

Ahmad bilang, selama ini guru tidak dapat TPP,  padahal sudah ada sosialisasi pada tahun 2019 yang juga menyebutkan nominal sebesar Rp 750 ribu per bulan.

“Guru juga tenaga fungsional seperti penyuluh pertanian dan tenaga medis yang juga dapat bahkan lebih besar, tapi kenapa hanya guru yang tidak diberikan,” tegasnya.

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud menangapi persolan ini dengan berjanji akan mengawal dan memfasilitasi untuk bertemu dengan gubernur.

“Kami baru tahu tentang Tamsil ini dan TPP dari keluhan bapak ibu guru, hal ini akan kami kawal dengan mempertanyakan ke gubernur dan SKPD terkait, sebentar gubernur akan menghadiri rapat paripurna kita akan langsung mempertanyakan ini,” kata Kuntu.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang tiba di kantor DPRD, langsung melakukan hearing bersama dengan para guru bersama dengan pimpinan DPRD. Gubernur hanya menjawab akan mencarikan solusi untuk membayar hak para tenaga pendidik ini.

“Insyaallah kita akan bayar, saya tidak mau kalau gubernur dan ketua DPRD makan kenyang sementara para guru kelaparan,” ujarnya. (****)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL