Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai Fraksi Golkar dapil Morotai Selatan Barat (Morselbar), yakni Machmut Kiat diduga otak dari Kegaduhan hasil seleksi Sekolah Calon Kepala Desa (SCKD) tahap II yang mengakibatkan kurang lebih 57 Orang tidak diluluskan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Puluhan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMARI) saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (18/11) siang tadi.
Haikal Samlan, dalam orasinya mengatakan, tahapan Pilkades di Pulau Morotai yang mengakibatkan puluhan Cakades tidak diluluskan dalam seleksi SCKD itu ada intervensi dari anggota DPRD Fraksi Golkar.
“Yang sengaja memotori hitam diatas putih proses kepentingan Pilkades di Kabupaten Pulau Morotai. Tapi justru marak bahwasannya anggota DPRD Fraksi Golkar saudara Mahcmud Kiat anggota DPRD dapil ll bagian Morotai Selatan Barat telah mengotak atik kepentingan pilkades di Kabupaten Pulau Morotai,” koar Haikal.
Menurut Ekal sapaan Haikal Samlan yang juga Aktivis Samurai Distrik Unipas Morotai itu, tindakan anggota DPRD Morotai itu justru membuat mosi tidak percaya dengan independensi tim seleksi dan bahkan mengecewakan rakyat Morotai.
“Aneh bin ajaib. Tau malu dong, anda (Mahcmut Kiat) itu mengurus hajat hidup orang banyak. Sebagai amanah yang diamanahkan, hajat hidup orang banyak berdasrkan dalam undang-undang MD3 sebagai mana memperjuangkan dapil masing-masing,” sesalnya dalam orasi.
“Oleh karena itu kami sampaikan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bahwa mengatur pemerintahan daerah bukan perkara kepentingan personal dan kelompok, tapi hajat kepentingan orang banyak,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Aksi Vitra Piga dalam orasinya mengatakan, intervensi itu merupakan kepentingan elit politik atas dasar kepentingan pribadinya.
“Sehingga amatan publik terkait dengan situasi pilkades adalah bukan hajatan rakyat ditingkat desa melainkan elit yang membangun celengan kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, tahapan pilkades semakin menimbulkan kegaduhan. “Ketika kita mengamati Proses Pilkades di Morotai yang jatu tahapan pada SCKD semakin menimbulkan kegaduhan masyarakat. Ketika hasil kelulusan yang ditetapkan oleh timsel versi 28 Oktober 2021,” ucap Vitra.
“DMPD mengumumkan versi 06 November 2021 yang diduga ada indikasi manipulasi serta campur tangan elit politik daerah untuk memanfaat perserta Demokrasi Rakyat di Desa untuk kepentingan kekuasaan,” tambah dia.
Semenatara Mahcmut Kiat, ketika dikonfiramsi mengakatakan, apa yang disampaikan dalam aksi mahasiswa itu dirinya mengaku tidak paham.
“Abang (Saya,red) tara faham, darimana asal usul abang campur. Soal keterlibatan apa?,” singkatnya. (lud)
