Reporter: Dirman Umanailo
TERNATE,AM.com – Pengamat Politik dan Pemerintahan, Dr. Muhlis Hafel menyebutkan, bahwa pelantikan pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Ternate pada Senin (15/11), sudah tepat.
Sebab, langkah Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman guna memberikan warna baru dalam Pemerintahan.
“Saya melihat ada wacana menarik, tetapi harus selalu diingatkan sebagai external control,” kata Muhlis kepada media ini, Selasa (16/11/2021).
Muhlis mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan bukan semata – mata memposisikan untuk mengisi jabatan saja, melainkan bentuk kaderisasi dari bawah hingga ke atas. Kata dia, Tauhid dan Jasri, mengambil langkah tepat untuk melantik para Camat yang sebagian besar dari kalangan Alumni IPDN.
Dengan tujuan untuk memberikan ruang kinerja secara maksimal dan menciptakan profesionalitas yang sudah di kaderisasi dari kampus yang dikenal intitute pemerintahan dalam negeri.
“Apalagi kita kenal beliau adalah Alumni 01 IPDN Jatinangor, Walikota yang terpilih dengan tagline ‘Dari Lurah Menuju Walikota’. Pasti sudah memahami betul apa yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan,” tuturnya.
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka ini, menyampaikan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga harus pikirkan, bahwa selama ini pelayanan di tingkat Kelurahan hingga Kecamatan masih belum efektif.
Olehnya itu, dia berharap, Visi Ternate Mandiri Berkeadilan bukan hanya sebatas selogan tetapi menempatkan para pejabat dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan sebagai pelayan masyarakat yang memahami betul kinerja kepemerintahan.
“Saya yakin ini langkah yang harus diambil oleh wali kota dan wakil wali kota Ternate untuk menata pemerintahan kedepan yang lebih profesionalitas, inilah yang disebutkan sebagai politik pemerintahan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, ada dua alasan untuk mendekatkan pemahaman, diantaranya:
- The governmental political sphere yang dimaksudkan ialah ketentuan konstitusi yang memuat bagaimana seharusnya pemerintahan dan kehidupan negara dikeola.
- The actual govermental mechanisme atau the socio political sphere yaitu mengenai pola keadaan dan kehidupan infrastruktur, atau pola serta tata hubungan lembaga – lembaga sosio politik yang nyata dalam mekanisme pemerintahan negara.
Pendekatan tersebut hanya bertujuan membangun kesadaran bahwa apa yang telah diputuskan oleh kepala pemerintahan harus memiliki alasan yang telah disebutkan diatas dan sesuai dengan Perundang – Undangan yang berlaku.
“Saya yakin, ini langkah baik karena sesuatu pekerjaan harus diberikan kepada yang mengerti dan ahli dalam bidangnya, agar carut marut pelayanan selama ini bisa teratasi,” ujarnya.
Selain itu, Muhlis menuturkan, pelayanan yang berbasis digitalisasi adalah bentuk pembaharuan dalam memaksimalkan pelayanan.
“Semoga yang dilantik kemarin, bisa membuktikannya jangan hanya berbangga diri atas jabatan baru, tetapi itu tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas, sesuai dengan Visi – Misi Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan,” pungkasnya. (¶)