spot_imgspot_img

Rizal: Reses dan Usulan OPD Harus Sesuai RPJMD 2021 – 2026

RDP Banggar DPRD Kota Ternate dengan Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly, Kepala BPKAD, Taufik Djauhar, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate

Reporter : Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly, Kepala BPKAD, Taufik Djauhar, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate terkait Evaluasi Satandar Satuan Harga (SSH) Tahun 2022, bertempat di ruang eksekutif DPRD pada Selasa (5/10/2021).

Rizal mengatakan, dalam rapat dengar pendapat, DPRD berkeinginan harus ada penyelarasan serta penyesuaian anggaran sebelum pembahan KUA-PPAS. Dengan begitu, pagu anggaran yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa disesuaikan.

“Karena menurut teman-teman DPRD bahwa pembahasan ini tidak kerja dua kali,” kata Rizal kepada Wartawan usai RDP.

Rizal menjelaskan, sesuai peraturan menteri dalam negeri bahwa penyesunan SSH sudah ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Maka penyesunan itu tidak lagi di susun oleh Bappelitbabgda. Sebab, sebelum dilakukan finalisasi, mereka (DRPD) meminta beberapa poin untuk dilakukan penyesuaian,” ujar Rizal.

Sedangkan untuk DPRD, lanjut Rizal, dilihat dari masa reses disetiap kelurahan dan Bappelitbangda akan membuat satu skema agar bisa mengakomudir aspirasi pada reses masing-masing anggota DPRD. “Tetapi kami akan kembalikan lagi ke DPRD untuk dibahas kembali,” tutur Rizal.

Dikatakan, semangat pemerintah dan Dewan itu hampir sama, karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta 30 Anggota DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga dalam mengalokasikan program kegiatan harus dicatumkan dengan program OPD dan hasil reses. 

“Sebab, saat reses itu pasti ada keluhan warga dan harus didorong oleh DPRD, tinggal saja Bappelitbangda membuat satu skema agar aspirasi itu bisa tercantum dalam APBD,” ungkapnya.

Apalagi, dalam program 2022 yang tercantum RPJMD itu difokuskan di tiga kecamatan terluar yakni Moti, Hiri, dan Batang Dua, sehingga pokok pikiran DPRD juga di prioritaskan asalkan bisa disesuakan dengan RPJMD.

“Pokir itu penting, karena mereka turun itu menjaring aspirasi rakyat di daerah pemilihan mereka masing – masing, tinggal saja kami sesuaikan, asalkan selaras dengan RPJMD,” tutupnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL