spot_imgspot_img

Mutasi Guru ke Satpol-PP & Dishub, Akademisi STIKIP Kie Raha Ternate Kecam Tindakan Bupati Morotai

Reporter: Maulud Rasai

MOROTAI,AM.com – Mutasi Puluhan Guru ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dishub Morotai oleh Bupati Pulau Morotai itu Ternyata tidak hanya membuat masyarakat Morotai geram.

Namun, masalah ini juga sudah menjadi konsumsi publik di Provinsi Maluku Utara (Malut). Bahkan sejumlah akademisi di sejumlah kampus di Malut. salah satunya Muhammad Iksan yang juga akademisi STIKIP Kie Raha Ternate.

Iksan yang juga mantan presiden BEM STIKIP Kie Raha dalam rilis kepada media ini, Minggu (03/10) kemarin menegaskan bahwa, keputusan Bupati Pulau Morotai Beny Laos terkait mutasi sekitar 60 guru ke Satpol PP dan Fishub adalah suatu kekonyolan.

Pasalnya, Guru diberi amanah untuk mengajar dan mendidik peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Tidak boleh dijadikan pelampiasaan seorang pemimpin untuk mendiskriminasikan guru, apalagi ini persoalan hak asasi manusia HAM. terkait sangsi atas ketidak ikutsertaan guru dalam vaksinasi oleh pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan guru ke Satpol PP, guru pun demikian mempunyai hak untuk tidak mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah,” tegas Iksan.

“Seseorang sampai pada level mengajar (guru) tidaklah gampang, semua melalui proses pendidikan (formal) dan ilmu yang dipelajari sejak awal terkait keguruaan dan tidak terikat dengan besik Satpol PP. terkait penyataan pak Bupati katanya pemindahaan guru adalah sangsi agar dididik dan dibina ( kedisiplinan ), pertanyaannya apa yang dipelajari di Satpol PP..? Sungguh kebijakan Bupati adalah tindakan kekonyoloan dan perbuatan diskriminasi terhadap Guru,” katanya.

Tidak hanya itu, soal mutasi guru ke Satpol-PP dan Dishub juga dirinya lantas mempertanyakan kepada forum Rektor se Maluku Utara yang terkesan diam soal pendidikan salah satunya soal mutasi guru secara besar besaran di Kabupaten Pulau Morotai.

Padahal, lanjut dia, beberapa kampus di Malut terdapat jurusan keguruaan termasuk lembaga PGRI sebagai payung para guru juga hanya diam dan mengganggap ini sebagai persoalan biasa.

“Seharusnya mereka juga merasa karena ini persoalan pendidikan demi anak generasi Malut kedepan. Kita di Indonesia khususnya di Maluku Utara sangatlah membutuhkan guru kenapa memindahkan guru ke Satpol PP dengan alasan sangsi..? Saya mengecam tindakan pak Bupati Morotai yang sangat tidak memikirkan pendidikan di Morotai,” tegasnya. (lud)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL