Reporter: Slamet

BOBONG,AM.com – Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) Maluku Utara menyikapi proses dinamika mutasi guru dan kepala sekolah di Maluku Utara salah satunya Kabupaten Pulau Taliabu.

Menurut Mustamin Hamzah selaku Wakil Ketua PGRI Propinsi Maluku Utara bahwa ketika seorang ASN mengajukan permohonan diri untuk menjadi abdi negara harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah negara kesatuan republik indonesia.

“Namun kalau kemudian mutasi guru dengan alasan penyegaran dan pemerataan agar proses pendidikan berjalan baik maka harus berdasar pada daftar keadaan guru di satuan pendidikan, Jangan sebaliknya sehingga ada yang kelebihan guru dan ada yang malah krisis guru sebab hal ini akan terjadi ketimpangan yang justru merugikan siswa itu sendiri,” ungkap Mustamin via WhatsApp, Jumat (1/10/2021).

Menurutnya, termasuk juga halnya dengan kepala sekolah tentunya agar pengangkatan kepala sekolah, mutasi kepala sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku, janganlah karena kepentingan politik siswa dirugikan.

“Dalam permendikbud no 16 tahun 2018 tentang pengangkatan guru menjadi kepala sekolah dan permendikbud no 19 tahun 2018 tentang pola karir pegawai negeri sipil telah mengatur soal mutasi dan pengangkatan kepala sekolah dengan jelas,” ujarnya.

Namun demikian, Mustamin menilai  proses mutasi guru di Provinsi Maluku utara khususnya kabupaten pulau taliabu ternyata tidak mengikuti regulasi yang ada dan alasan yang mendasar untuk memutasi seorang guru dalam rangka peyegaran dan pemerataan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan daftar keadaan guru (DKG).

“Sehingganya PGRI maluku utara meminta kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu agar mengembalikan guru yang dimutasi ke tempat awal karena proses mutasi dinilai melenceng dari regulasi peraturan dan tidak berdasar pada analisis kebutuhan kompetensi guru serta PGRI akan melaporkan kajadian ke kementrian pendidikan republik indonesia,” pungkasnya. (#)