spot_imgspot_img

Alasan Mutasi agar Belajar Disiplin dan Protokol, PGRI Sebut Itu Pelecehan Profesi Guru

Reporter: Maulud Rasai

MOROTAI,AM.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai akhirnya buka suara atas banyaknya kritik mutasi puluhan Guru ASN ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Perhubungan.

Pemda Morotai menyebutkan keputusan itu tujuannya agar Guru ASN di Morotai bisa belajar aturan, belajar protokol yang berlaku bagi ASN dalam membaca arti pendidik.

Hal tersenut diungkapkan oleh Bupati Pulau Morotai Benny Laos dalam pidatonya yang di bacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Andrias Thomas, pada acara pelantikan pejabat eselon ll, lll dan lV, di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (22/09).

“Banyak informasi yang berkembang di luar bahwa Pemda morotai melakukan maladimistarsi dalam membina ASN. Seperti kabar mutasi guru ke Satuan Polisi Pamong Praja. Sebetulnya jika mengkritik itu jeli melihat persoalan mengapa ASN itu ditempatkan di Satpol PP? Agar mereka belajar aturan, belajar protokol yang berlaku bagi ASN membaca arti pendidik,” ingkap Andrias dalam pidato Bupati yang dibacakannya itu.

Andreas bilang,  dengan mutasi tersebut dapat belajar yang terus-menerus bisa membuka cakrawala berpikir untuk kembali kepada diri sebagai seorang ASN.

Jika ada oknum guru dengan sengaja melawan hukum dan melanggar protokol penanggulangan Covid-19. lanjut Dia, Maka dapat berakibat buruk terhadap lingkungan di mana oknum guru itu berada.

“Saya yakin masih sangat banyak guru-guru yang bisa menjadi panutan, sedangkan oknum guru yang sengaja melawan hukum, maka tugas kami sebagai pejabat pembina pegawaian untuk melaksanakan perintah undang-undang,” katanya.

Selain itu, Ia juga memaparkan, salah satu fungsi Satpol PP adalah penegak Perda dan penegak aturan produk hukum daerah harus punya kemampuan holistik memahami regulasi secara hirarki.

“Tugas Satpol PP itu berat, yang harus belajar memahami banyak hukum positif yang berlaku di daerah khususnya dan NKRI pada umumnya,” ujarnya.

PGRI Provinsi Malut: Itu Melecehkan Profesi Guru

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku Utara (Malut), Saleh Abubakar.
Saleh Abubakar, ketika dihubungi melalui sambungan telephone mengaku sangat menyayangkan sikap pemda Pulau Morotai dengan memutasi puluhan Guru ASN ke dua Instansi.

Pasalnya, kebijakan tersebut sangat menghambat anak-anak didik memperoleh pelajaran yang layak. Bahkan, kata dia, kebijakan tersebut telah melecehkan profesi guru.

“Sikap PGRI Provinsi terhadap langkah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, pertama pelecehan terhadap profesi guru, mengapa, karena guru adalah tenaga profesional bukan tenaga struktural. Kedua, upaya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menghambat kegiatan pembelajaran di Pulau Morotai secara menyeluruh. Ketiga, secara sadar pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah melanggar UU perlindungan anak karena anak berhak memperolah pelajaran layak. Sementara pemerintah menghambat pembelajaran,” kata Saleh.

Atas kebijakan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke PGRI Pusat untuk memperjuangkannya di pusat.

“Agar sikap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai itu jangan terjadi di Kabupaten lain. Kita juga berfikir akan mengusulkan ke PGRI pusat agar berjuang untuk mengembalikan guru sebagai pegawai pusat bukan sebagai pegawai daerah berdasarkan pengalaman dari Pilkada ke Pilkada guru menjadi korban politik. Sesuda Pilkada guru ini dimutasikan tanpa pertimbangan rasional. Alasan memang rasional tapi dalam praktek tidak rasional,” kecamnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar Pemda Pulau Morotai Guru ASN yang sudah di mutasikan itu segera dikembalikan pada fungsi dan tugas semula sesuai dengan profesi yang mereka miliki.

“Kita akan tetap melaporkan menjadi bahan pertimbangan rapat di kongres. Karena ini tidak hanya terjadi di Morotai tapi Kabupaten lain demikian juga seperti Taliabu, Sanana setelah Pilkada. Alasan memang pemerataan tetapi praktek bukan pemerataan. Prakteknya adalah dendam politik. Oleh sebab itu, kita menghimbau ke semua di 10 Kabupaten kota supaya jangan lagi terjadi. Kita tahu otonomi itu ada di Kabupaten kota tetapi dengan alasan menjadikan kambing hitam politik dan lain sebagainya,” harapnya. (lud)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL