spot_imgspot_img

RAPBD Perubahan Kota Ternate 2021 Dirancang Rp 982,7 Miliar

Reporter: Dirman Umanailo

TERNATE,AM.com – Pemerintah Kota Ternate merancang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 982.738.992.918,00 atau Rp 982,7 Miliar dihitung berdasarkan belanja operasi Rp Rp 785.551.833.013,00 dan belanja modal Rp 171.187.159.905,00 serta belanja tidak terduga Rp 26.000.000.000,00.

Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman dalam rapat paripurna ke 6 penyampaian Ranperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 di ruang eksekutif DPRD Kota Ternate, Jumat (17/9/2021).

Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, dan dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly, Kepala BPKAD, Taufik Djauhar, serta Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Wali Kota menyampaikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, Rencana Perubahan Pendapatan Daerah berisikan tentang rencana pendapatan sebelum perubahan dan rencana pendapatan setelah perubahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Perubahan.

Tauhid mengatakan, dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 996.153.041.191,00. Terkoreksi sebesar Rp 13.414.048.273,00. Sehingga merubah target Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp 982.738.992.918,00 atau turun sebesar 1,35 persen.

Perubahan Target Pendapatan tersebut terdiri dari;

1. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan Rp 172.412.531.191,00. Setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 6.154.129.727,00. Sehinga menjadi sebesar Rp 178.566.660.918,00 atau naik 3,57 persen.

2. Pendapatan Transfer pusat sebelum perubahan Rp 816.740.510.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 19.568.178.000,00 sehingga menjadi Rp 797.172.332.000,00 atau terkoreksi sebesar 2,40 Persen.

Perubahan terget tersebut berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor: 17PMK.07./2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dan Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

3. Lain – lai pendapatan yang sah sebelum perubahan target pendapatannya belum ditetapkan namun setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp 6.154.129.727,00. Penambahan ini berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah ementerian Dalam Negeri Nomor: 900/5444/Keuda Tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Implementasi Pengelolaan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan pada APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021.

Selain itu, Wali Kota menuturkan, dengan mengacu pada kondisi objektif, tuntutan kebutuhan riil serta dinamika dan perkembangan selama beberapa bulan terakhir ini, maka kondisi umum belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebelum perubahan dianggarkan Rp 779.192.597.579,00 setelah perubahan bertambah Rp 6.359.235.434,00 sehingga menjadi Rp 785.551.833.013,00 atau naik sebesar 0,82 persen.

Perubahan belanja operasi terdiri dari;

A. Belanja Pegawai Rp 448.070.383.465,00.

B. Belanja Barang dan Jasa Rp 322.942.914.643,00.

C. Belanja Hibah Rp 12.551.534.905,00.

D. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.987.000.000,00.

2. Belanja Modal setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp 35.773.283.707,00 sehingga menjadi sebesar Rp 171.187.159.905,00 jika dibandingkan dengan sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 206.960.443.612,00 atau turun 17,29 Persen.

Perubahan belanja modal terdiri dari;

A. Belanja modal tanah Rp 47.613.594.436,00.

B. Belanja modal peralatan dan mesin Rp 28.151.398.955,00.

C. Belanja modal gedung dan bangunan Rp 63.405.152.498,00.

D. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 31.219.998.971,00.

E. Belanja modal aset tetap Lainnya Rp 797.015.045,00.

3. Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun 2021 Rp 26.000.000.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp 16.000.000.000,00 atau naik 160 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 10.000.000.000,00.

“Penambahan tersebut merupakan hasil refocusing sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dalam rangka untuk penanganan pendemi COVID-19 dan dampaknya,” terangnya. (*)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL