Reporter: Amrin Taepon
SANANA,AM.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula melalui Wakil Bupati M. Saleh Marasabessy, kini merancang rencana aksi untuk mencari solusi, agar Kepsul mampu keluar dari status daerah tertinggal.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni masalah transportasi, karena transportasi juga bagian daripada pengembangan ekonomi daerah.
“Sekarang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah masalah sarana transportasi udara, laut dan darat, karena ini juga menentukan perekonomian daerah,” jelas Saleh saat diwawancarai. Rabu, (1/9/2021).
Saleh melanjutkan, jika taransportasi udara ini bisa lancar, maka berkemungkinan investor maupun usah-usaha pemerintahan akan bisa berjalan secara normal, begitu juga dengan sarana transportasi laut.
“Kalau laut hari ini tidak terlalu bermasalah, cuma pelabuhan Pelni Desa Malbufa juga menjadi perhatian untuk suatu saat menjadi pelabuhan kontainer. Oleh karena itu, kita akan programkan pada tahun 2022,” ungkapnya.
Selain itu, Saleh juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kepsul punya perhatian khusus untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa terkait dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).
“Sekarang kita kembangkan di daerah ini, Bumdesnya harus terdaftar, sehingga mereka mendapat bantuan dari pusat. Karena Bumdes inilah sebagai pemicu perekonomian di Desa,” katanya.
Saleh bilang, padahal daerah punya sarana-sarana perlengkapan yang disediakan oleh daerah yang mestinya kita kerjasama dengan provinsi yang mungkin ada retribusi daerah.
“Karena kita punya jasa, Kedepan kita mintakan untuk provinsi itu harus bagaimana memberikan sedikit kewenangan pengawasan kepada daerah sehingga potensi kewenangan ini tidak menjadi potensi yang hilang tapi potensi yang bersumber dari daerah ini dan suatu saat bisa memberikan retribusi untuk daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Saleh pun menyentil terkait dengan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Sektor pertanian perlu kita galakan di sektor primer maupun sektor pengolahan, jika kita bergerak di sektor primer terus maka selama itu pula pendapatan petani kita tidak bisa terangkat, kita harus masuk pada sektor pengolahan. Selain itu, yang berikut juga potensi perikanan ini juga harus kita berdayakan karena selama ini perairan laut hanya di kuasai oleh pemerintah provinsi,” paparnya.
Kata Saleh, bila hasil perkebunan akan digenjot, tentunya akan berdampak pada nilai tambah buat masyarakat.
“Sektor pengolahan ini kita genjot, maka komoditas-komoditas perkebunan ini akan memberikan nilai tambah yang besar buat masyarakat,” tutupnya. (Am)