spot_imgspot_img

Zulkifli Sebut Aktifitas Proyek Perumahan ASN III Pemprov Malut Ilegal

Perumahan ASN III Sofifi

TERNATE, AM.com – Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Infrastruktur pembangunanan khususnya proyek perumahan Aparatur Sipil Negara atau ASN III benar – benar kacau. Mengapa tidak, satu paket ditender  oleh Dinas PUPR dan Disperkim Malut, dan menghasilkan dua pemenang tender yakni PT. Jati Luhur yang diusulkan oleh Disperkim dan PT. Mitra Global Teknik Mandiri diusulkan dari Dinas PUPR, dengan nilai kontrak sebesar Rp 18 Miliar.

Lebih kacau lagi, Disperkim perintahkan  PT. Jati Luhur untuk bekerja hingga diatas 70 persen meskipun anggaran belum dicairkan dari BPKAD. Bahkan, Pemprov Malut tidak berani membayar pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Jati Luhur, sebab Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masuk di Dinas PUPR. Hal ini membuat TAPD lepas tangan dan perintahkan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan layangkan gugatan perdata.

Meskipun bermasalah, proyek tersebut masih dikerjakan. Sehingga Komisi III DPRD Malut memanggil Sekretaris Provinsi (Sekprov) Syamsudin Abdul Kadir pada Selasa (24/8/2021) untuk perintahkan Kepala Disperkim agar berhentikan pekerjaan tersebut.

 Ketua Komisi III DPRD Malut, Zulkifli Hi Umar kepada Wartawan mengatakan, panggialan ini untuk diminta ketegadan kepada Sekprov dan Kepala Disperkim untuk menghentikan pekerjaan itu. Sebab lokasi tersebut masuk dalam lahan pemerintah. “Kalau sekarang mereka masih beraktifitas berarti bisa di bilang pekerjaan ilegal,”  kata Zulkifli.

“Kalau dia merujuk ke kontrak, kontraknya juga sudah selesai. Kalau bagi kami, kontraknya bermasalah karena dalam putusan TAPD bahwa proyek itu masuk di PUPR bukan Disperkim.” terangnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL