Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Sungguh sangat memprihatinkan kondisi tambatan perahu Desa Usbar Pantai Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar). Meski demikian masyarakat terpaksa tetap menggunakan itu sebagai satu satunya akses menabat perahu.
Kondisi ini terlihat dengan banyaknya lubang di lantai dermaga, bahkan di beberapa bagian dermaga juga nampak tak berlantai dan tiang penyangga yang sebagiannya sudah patah.
Meski cukup berbahaya, namun masyarakat masih menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari. Terutama sebagai tempat berlabuh perahu. Hal ini berkenaan profesi masyarakat setempat yang sebagian besarnya adalah nelayan.
Faisal yang juga selaku nelayan setempat mengaku bahwa dermaga yang menjadi tempat berlabuh puluhan perahu nelayan ini sudah dapat dikatakan tidak layak. Perlu adanya perbaikan agar tidak membahayakan penggunanya.
“Bagian yang rusak paling parah itu lantai dermaga, karena sebagian papannya sudah lepas, jadi lantainya sudah kosong. Selain itu, ada beberapa tiangnya juga sudah patah. Kemungkinan dua sampai tiga tahun kedepan tembatan perahu ini akan ambruk dan tidak bisa lagi digunakan,” ungkap Faisal kepada media ini, Senin (23/08).
Menurutnya, Walaupun cukup membahayakan, namun bagi warga setempat mereka tak ada pilihan lain untuk menjadikan dermaga rusak tersebut sebagai tempat berlabuh, karena bibir pantai desa tersebut sudah dibangun talud penahan ombak.
“Ya mau bagaimana lagi, tempat berlabuh sudah tidak ada. Karena dipantai sudah ada talud, jadi agak susah berlabuh untuk perahu ukuran besar, karena kalau air pasang dan angin kencang bisa bahaya untuk perahu,” ujarnya.
Sementara Sahjid yang juga selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Usbar Pantai kepada media ini mengatakan, tembatan perahu tersebut pernah patah saat gempa bumi pada 2018 silam.
“Awal dibangun itu panjangnya 130 meter, saat gempa 2018 sebagian dermaganya ambruk tersisah tinggal 60 meter. Tembatan perahu itu dibangun melalui program PNPM Mandiri tahun 2012,” jelas Sahjid
Kata Sahjid, masalah tambatan perahu ini pernah dikonsultasikan Pemdes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai agar bisa dimasukan dalam APBDes, hanya saja ditolak karena pembangunannya membutuhkan biaya yang besar.
“Karena menurut DPMD dia butuh biaya kurang lebih Rp 500 juta, jadi dari DPMD sarankan kita buat proposal untuk diusulkan ke Instansi terkait, tapi kita belum ajukan,” akunya. (lud)
