Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Walaupun baru menjabat kurang lebih Tiga bulan, namun dikabarkan Pejabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Pulau Morotai, Andrias Thomas di-phunisment oleh Bupati Kabupaten Pulau Morotai Benny Laos.
Kabar phunismant dengan tidak membayar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) itu menguat setelah Bupati meminta agar Sekda Morotai harus bekerja secara optimal salah satunya percepatan penyelesaian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hanya saja, hal itu lambat ditangani oleh Sekda sehingga orang nomor satu di Pemerintahan Morotai itu diduga memberikan phunisment kepada Sekda Morotai.
“Sekda juga dapa phunismant, dan phunismant itu sekda sendiri yang tanda tangan,” aku salah satu sumber terpercaya di kantor Bupati.
Sementara Sekda Morotai Andrias Thomas, ketika dikonfirmasi awak media soal phunisment dan tandatangan membantah adanya isu phunisment Bupati terhadap dirinya.
“Punisment apa ini, itu tidak benar. Tidak bukan itu, kalau LKPJ itu bukan itu, tidak ada karena kita kan sudah siap, di sana yang itu,” bantah Andrias setalah melantik Dirut RSUD Morotai beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, dirinya juga kembali mempertegas bahwa masalah phunisment terhadap dirinya itu hanya isu, apalagi phunisment dikarenakan soal penyelesaian temuan BPK.
Tidak hanya Sekda, hal tersebut juga dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai, Kalbi Rasyid yang saat itu berdiri berdampingan dengan Sekda Morotai, dimana ketika ditanya soal phunisment terhadap Sekda dan sejumlah pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Morotai selama tiga bulan itu mengatakan bahwa soal phunisment itu tidak benar karena yang dilakukannya itu hanya sebagai peringatan bagi OPD menangani APBD.
“Kemarin itu hanya ada peringatan sedikit bagi OPD yang menangani APBD 2021, tapi itu sudah diselesaikan. Jadi tidak di phunisment karena sudah dianulir kembali. Kan itu kan hanya ini agar mereka mempercepat proses penyiapan APBD 2022, kan kemarin terkesan lambat sehingga akhirnya ada teguran untuk dipercepat. Jadi tidak benar,” jelas Kalbi. (lud)
