spot_imgspot_img

Susun RPJMD, Pemerintah Kota Ternate Prioritas Tiga Kecamatan Terluar

Reporter : Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembagan Daerah (Bappelitbangda) telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang menjadi penguatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Plt. Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly menyampaikan, pihaknya telah merumuskan 14 Program prioritas RPJMD sesuai Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. Kemudian, penguatannya akan dimasukan dalam RKPD terutama sarana prasarana pendukung di 3 (tiga) Kecamatan terluar, yakni Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri, tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi 14 program prioritas itu dibagi dalam 5 (lima) tahun.  Sebab, di Tahun 2021 masih fokus peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana umum termasuk air bersih dan sampah,”ucapnya.

Kata Rizal, APBD Tahun ini telah ditetapkan oleh penjabat sebelumnya sehingga pihaknya hanya membuat program di DLH dan PDAM. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan disenergikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemulihan ekonomi Kota Ternate.

Dengan begitu, lanjut dia, arah Visi-Misi Tahun ini ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana implementasi visi di Tahun pertama. Dikatakan, meskipun APBD ditetapkan oleh pejabat sebelumnya, pasti saja ada benang merahnya, letak benang merahnya itu disejumlah kegiatan yang ada di OPD terkait.

“Tinggal saja kami membuat lebel atau penanda bahwa program ini yang akan menjadi penguatan implementasi visi tahun ini,” tuturnya.

Dia menyampaikan, untuk saat ini pihaknya telah membahas RKPD yang sudah masuk dalam proses finalisasi karena semua OPD telah memasukan program prioritas mereka.

Sesuai dengan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah, RKPD tahun 2022 sudah harus dituntaskan pada bulan Juli 2021 ini.

Untuk selanjutnya, dilakukan finalisasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali). Sehingga ini nantinya menjadi dasar bagi BPKAD dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Semisalnya yang saya msampaikan tadi, perbaikan air bersih yang belum tuntas di Tahun 2021 ini akan dilanjutkan di Tahun 2022 meskipun penakananannya meningkatkan sarana prasarana di tiga kecamatan terluar,” terangnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL