Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Hingga kini siswa TK Aisyah Dusun Kuningan Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) masih melakukan proses belajar mengajar menggunakan rumah warga.
Informasi yang dihimpun media ini, alasan hingga saat ini TK Aisyah melakukan proses belajar mengajar masih menggunakan rumah warga, karena proses pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) milik TK Aisyah dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekira Rp 170 juta itu bermasalah dengan proses pekerjaannya karena diduga anggarannya sudah cair 100 persen namun progres pekerjaannya belum selesai.
Bahkan, soal progres pekerjaan dan realisasi anggaran pembangunan TK Aisyah itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pulau Morotai, F. Revi Dara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fahmi Abukasim beda pendapat soal realisasi anggaran dan progres pekerjaannya.
Revi ketika dikonfirmasi awak media di Kantor Bupati Morotai, Senin (21/06), mengaku bahwa progres pekerjaan pembangunan TK Aisiyah belum tuntas, bahkan progres pekerjaannya disesuaikan dengan realisasi anggaran.
“Belum selesai dan belum fuul di bayarkan. Belum 100 persen, semua PAUD menggunakan dana PEN. Coba Konfirmasi langsung dengan PPK,” ungkapnya.
Berbeda halnya dengan pernyataan Fahmi Abukasim selaku PPK, Fahmi ketika dikonfirmasi media ini mengaku bahwa anggaran yang belum direalisasinya itu tinggal anggaran pemeliharaan, sementara anggaran yang lain sudah selesai direalisasikan.
“Progres pekerjaan itu pada saat proses pekerjaan selesai itu kan masih kurang, saya sudah sampaikan ke mereka (kontraktor:red) untuk melakukan proyek hingga selesai baru akan diproses, apalagi masih ada masa ritensi,”jelasnya.
Fahmi mengakui proses administrasi telah sampai 100 persen, hanya saja anggaran belum 100 persen karena masih ada anggaran retensi sebesar 5 persen, sementara progres kerja belum sampai 100 persen.
Ditanya untuk kekurangan pekerjaan itu kapan diselesaikan, dirinya mengaku bahwa semua itu dikembalikan kepada kontraktor sebagai pihak ketiga.
“Tergantung mereka, beberapa hari lalu mereka ngotot tapi saya tidak mau cairkan sebelum diselesaikan kekurangan pembangunan proyek tersebut. Walaupun ada instruksi dari keuangan bahwa dana PEN itu harus segera dicairkan tapi kita harus lihat kondisi di lapangan. Termasuk progres sampai pemeliharaan,” pungkasnya. (lud)
