spot_imgspot_img

Gelar Reses, Aktivis Morotai Tantang DPRD & Gubernur Malut Evaluasi Bupati Morotai

MOROTAI.AMcom – Puluhan aktivis di Kabupaten Pulau Morotai tantang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk menekan Bupati Pulau Morotai.

Hal tersebut disampaikan oleh puluhan aktivis di Pulau Morotai saat Sahril Thahir yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Malut menggelar Reses di Dokter Koffe Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) pada Senin (31/05) malam kemarin.

Ikrab Sibua salah satu aktivis Morotai yang juga selaku mantan Presiden BEM terpilih Universitas Khairun Ternate itu mengatakan anggota DPRD Pulau Morotai tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Morotai, karena DPRD Morotai dinilai tak berdaya dihadapan Bupati Morotai.

“Bahkan DPRD Morotai juga dibuat tidak berdaya oleh seorang Benny Laos, dan itu Bang Sahril tahu. Mereka sendiri tidak berdaya ketika ada hal-hal tertentu ada keputusan-keputusan strategis yang tetap dikritis oleh DPRD baik secara personal keanggotaan maupun secara kelembagaan itu tidak mau didengar oleh Bupati Morotai,” ungkap Ikrab.

Oleh karena itu, kata Ikrab butuh skema baru atau metode baru, karena Sahril juga selain angota DPRD juga melekat jabatan sebagai ketua partai Gerindra Provinsi Maluku utara.

“Oleh karena itu tekan ini menurut saya justru harus digeser ke provinsi, di geser dari kabupaten ke Provinsi. Agar ada tanggungjawab moral yang dimiliki oleh bang Sahril melalui konsolidasi dan komunikasi kekuatan partia di Provinsi DPW NasDem, PDIP, PAN, PKS dan lain seterusnya untuk menekan Bupati Morotai yang terkesan Otoriter,”tegasnya.

“Kami minta dengan Hormat agar bang Sahril bisa mengkonsolidasikan kekuatan Partai yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk menekan Bupati Morotai karena DPRD Morotai tidak lagi diperdaya, rumah tangga sendiri di otak atik oleh dia (Bupati) padahal itu di luar dari kemampuan dan kewenangan eksekutif,” tambahnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga berharap agar apa yang menjadi tuntutan warga Morotai yang diserap melalui reses itu tidak hanya menghasilkan reses namun harus di perjuangkan bersama Gubernur Malut.

“Ini yang harus diperjuangkan secara mati-matian dan secara kukuh oleh DPRD Provinsi Malut. Biar perlu DPRD Malut menekan Gubernur Malut sebagai perwakilan pemerintah Pusat di daerah agar mengevaluasi Bupati Morotai,” tegasnya.

Ikrab berharap, point ini yang harus dijadikan catatan kritis oleh DPRD Malut dapil Halut Morotai. “Jangan hanya datang reses serap aspirasi tetapi ada hal hal yang lebih fundamental yang harus diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Malut sehingga klir pembahasannya. Saya tantang malam ini agar hal ini bisa di pertanggung jawabkan, agar ini bisa di perjuangkan,” tantangnya.

Sementara Sahril Thahir dalam tanggapannya mengaku ngeri dengan situasi Pulau Morotai. “Kami merasa miris anggota DPRD provinsi deng ade-ade pe wakil rakyat ini karena di gaji Rp. 5.125.000,” ungkapnya.

Sahril mengaku heran karena 20 orang anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai bisa begtu. ” Saya memang sudah dengar lama kenapa kebijakannya seperti ini, multiyears kok seperti itu, Unipas dibiarkan tapi yang lain bisa berjalan. Yang jelas janganlah kebijakan yang tidak pro rakyat seperti ini. Ngerii juga kalau umpamanya kepala daerah seperti ini. Sebenarnya bisa hanya saja tong pe 20 anggota DPR ini tara bersatu, saya manyasal kalau bagitu. Tong jangan dipermainkan dan ini pelajaran besar bagi masyarakat Pulau Morotai,” pungkasya. (lud)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL