Terendus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lahan Eks Kediaman Gubernur, Praktisi Hukum Malut Bakal Menyurat MA dan KPK

Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Terendus dugaan perbuatan melawan hukum pembelian tanah yang dibangun eks kediaman Gubernur Maluku Utara bakal masuk ke lembaga antirasua. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang disinyalir belakangan ini terkesan mendiamkan kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,8 miliar ini.

Kepada media ini, praktisi hukum Maluku Utara (Malut), Abdul Kadir Bubu, Sabtu (8/05/2021) bakal bersurat ke Mahkamah Agung (MA) serta mengumpulkan bukti-bukti untuk dimasukkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Menurut Dade, sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, bahwa pernyataan yang disampaikan Kejati Maluku Utara melalui Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Jefri Huway dinilai keliru dan telah mengaburkan status hukum tanah negara.

Dade juga menegaskan, bahwa dirinya juga bersama teman-teman praktisi hukum lainnya akan menyurat ke MA dan memadukan laporan ke KPK, karena pernyataan dari kejaksaan, bahwa putusan ini tidak berefek bahwa pemerintah kota membeli tanah negara.

“Kami akan menindak lanjuti ke KPK karena kita tidak bisa berharap dengan penyidik yang ada di Maluku Utara untuk menindaklanjuti kasus ini. Karena telaah dan membeli tanah negara tidak melanggar hukum. Dan itu sudah jelas dari keterangan kejati,”tuturnya.

Apalagi dalam telaah kejati menyertakan dalam Undang – Undang Pemekaran. Dalam UU Pemekaran juga sudah jelas bahwa aset provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu satu tahun harus dikembalikan untuk dijadikan aset daerah, itu artinya Pemkot Ternate membeli tanah negara.

“Kalau Undang – Undang itu yang di pakai oleh Kejati Malut. Maka itu juga tidak boleh membayar ke pihak ketiga yang mengklaim pemilik tanah,” terangnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA