Dade : Pernyataan Kejati Malut Dinilai Keliru Pemkot Beli Tanah Negara Bukan Perbuatan Melawan Hukum

Dirman Umanailo

TERNATE, AM.com – Pernyataan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Adatun) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) Jefri Huway dinilai keliru diberapa media terkait dengan pembelian tanah negara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, bukanlah perbuatan melawan hukum.

Padahal, diketahui tanah yang dibangun bangunan Eks Rumah Dinas Gubernur Kelurahan Kalumpang, kecamatan Ternate Tengah itu, merupakan tanah milik negara berdasarkan amar putusan Kasasi Mahkama Agung (MA) Republik Indonesia tertanggal 13 Desember tahun 2013 dengan Nomor 191 K/Pdt/2013, atas gugatan pemilik lahan Eks Rumah Dinas Gubernur Malut, Noke Yapen.

Dalam putusan Mahkama Agung tersebut, menyebutkan status pemilik lahan dikembalikan ke pemerintah, bukan milik perorang, termasuk Gerson Yapen dan putusan Kasasi ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Abdul Kadir Bubu saat dikonfirmasi oleh media ini, Sabtu (8/5/2021) menilai pernyataan Kejati Malut, melalui Asdatun sangat keliru menelaah dan menyatakan membeli tanah negara tidak melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum.

“Putusan MA tetap dianggap benar, karena putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau putusan sudah Inkracht maka tidak ada alasan lain. Jika siapapun yang melanggar putusan itu maka dia melanggar hukum termasuk Pemkot Ternate membeli tanah Negara,”tegas Dade sapaan akrab Abdul Kadir Bubu.

Dade menyampaikan, seharusnya Kejati Malut tidak boleh menyatakan masalah ini tidak melanggar hukum, karena Kejaksaan diberikan kewenangan terhadap Negara untuk melakukan penelusuran ada tidaknya tindak pidana korupsi.

“Kalau kasus ini menurut mereka (Kejati) tidak ada masalah, pastinya kasus ini tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan,”ucap Dade.

Pernyataan Asdatun, Jefri Huwau tersebut, membuat praktisi dengan sapaan Bang Dade ini merasa aneh. Sebab, tanah negara dibayar dengan uang negara lalu menurut mereka tidak melanggar hukum.

“Tanah negara yah tanah negara, hitam yah hitam, putih yah putih jangan hitam putih, dan ini tidak boleh dikatakan Kejaksaan bahwa itu tidak melanggar hukum,”kesalnya.

Dikatakan, berdasarkan Prinsip Res Judicata Pro Veritate Hebitur yang maknanya adalah putusan pengadilan selalu dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan lain atau diatasnya.

“Ini juga mengikat bagi siapapun yang mengaku diri sebagai warga negara harus tunduk dan patut terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Selain itu dia menuturkan, pernyataan maupun telaah dari Kejati Malut akan kumpulkan dan akan disampaikan ke KPK sesuai bukti – bukti yang ada.

Dirinyajuga bersama teman-teman akan menyurat ke MA, karena pernyataan dari kejaksaan, bahwa putusan ini tidak berefek bahwa pemerintah kota membeli tanah negara.

“Kami akan menindak lanjuti ke KPK karena kita tidak bisa berharap dengan penyidik yang ada di Maluku Utara untuk menindaklanjuti kasus ini. Karena telaah dan membeli tanah negara tidak melanggar hukum. Dan itu sudah jelas dari keterangan kejati,”tuturnya.

Apalagi dalam telaah kejati menyertakan dalam Undang – Undang Pemekaran. Dalam UU Pemekaran juga sudah jelas bahwa aset provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu satu tahun harus dikembalikan untuk dijadikan aset daerah, itu artinya Pemkot Ternate membeli tanah negara.

“Kalau Undang – Undang itu yang di pakai oleh Kejati Malut. Maka itu juga tidak boleh membayar ke pihak ketiga yang mengklaim pemilik tanah,” terangnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA