spot_imgspot_img

PT. AJP Melakukan Penebangan Liar, Komisi II : Alien Mus Salah Kaprah

Kayu Hasil Penebangan PT. Arkhi Jayanti Persada

TERNATE, AM.com – Pencurian kayu, atau penebangan kayu secara liar yang kerap kali disebut Ilegal Logging bukanlah barang baru di Pulau Taliabu. Namun, bukan berarti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, atau Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bahkan Anggota Komisi IV DPR RI yang juga mantan ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Alien Mus tidak mengetahui hal tersebut. Ironisnya praktik pembalakan liar ini tidak pernah disentuh ke permukaan publik.

Kasus terbaru, pencurian kayu yang diduga dilakukan oleh PT. Arkhy Jayanti Persada (AJP) di hutan Buyang, Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, kabupaten Pulau Taliabu. Namun hingga kini, Pemda setempat, Dinas Kehutanan Provinsi Maupun Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Alien Mus terlihat bungkam. Padahal, Alien sendiri beberapa waktu terakhir ini selalu menyoroti persoalan perusahaan kayu, sebut saja PT. Taliabu Godo Mougena (TGM).

Sehingga itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, angkat bicara dan mendesak kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu segera tutup PT. AJK karena tidak memiliki Izin Pengelolaan Kayu (IPK).

Salah Satu anggota Komisi II DPRD Maluku Utara yang juga berasal dari Dapil V Sula-Taliabu, Safi Pauwah mendesak kepada Dinas Kehutanan segera berhentikan PT AJK yang melakukan penebangan liar di Kecamatan Taliabu Utara.  Karena keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara bahwa perusahan tersebut tidak memiliki IPK. 

“Saya selaku Anggota Komisi II yang membidangi kehutanan tidak akan membiarkan praktek ilegal loging dengan leluasa merusak hutan di Maluku utara,” tandasnya.

Anggota DPRD dapil V ini meminta kepada Dinas Kehutanan harus gandeng dengan penegag hukum untuk turun ke lokasi agar masalah ini dibawah ke ranah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Dinas Kehutanan harus menindaklanjuti dengan penegag hukum untuk proses kasus penebangan liar ini,” ucapnya.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepulauan Sula ini juga menyangkan Anggota DPR RI Alien Mus di media lokal beberapa hari lalu. Sebab, Alien Mus tidak pernah soroti PT. AJK malah fokus pada perusahan kayu yang sudah mengantongi izin yakni PT. Taliabu Godo Mogena (TGM).

“Alien Mus selaku Anggota DPR RI mesti lebih korektif dan jelih melihat masalah, jangan asal bicara. Yang mengantongi izin dipersoalkan malah yang tak mengantongi izin dibiarkan. Aduh sayang sekali,”kesalnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan mengaku, perusahan kayu PT. AJK belum ada izin sama sekali. Kata dia, fungsi penindakan masalah ini berada di Dinas teknis, karena mereka yang melakukan pengawasan dan fungsi penindakan serta penangkapan terhadap pelaku ilegal login.

“Perusahan ini sudah terbukti ilegal. Karena hukumnnya itu pidana. Selain itu, mereka tidak bisa mengurus izin, sebab sudah terbukti bersalah,” tuturnya.

Dia menyampaikan, jika masalah ini dibiarkan terlalu lama, berarti bisa dipastikan bahwa dinas terkait tidak bekerja dan penebangan liar. Seharusnya, Dinas teknis sudah melakukan penghentian, karena tugas mereka sama dengan polisi dan Kejaksaan.

“Dinas Kehutanan juga memiliki polisi Kehutanan, Jika hal ini benar benar terjadi maka, mereka juga bisa melakukan proses penangkapan secara langsung di lapangan,” terangnya.

Sambung Safi Pawah, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk dimintai keterangan dan penjelasan.

“Karena perusahan tersebut sudah terbukti salah tetapi belum ada langkah untuk diberhentikan dan tidak ada proses hukum,” pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL