Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai mengadakan kegiatan apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kepala Kejari, Sobeng Suradal dan diikuti seluruh jajaran Kejar Morotai. Senin (26/4/2021).
Kepala Kejari Morotai, Sobeng Suradal dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” katanya.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud,” ujarnya.
Sobeng menyebutkan, dalam membangun zona integritas, salah satu tahapannya adalah melakukan pencanangan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai siap menyandang predikat zona integritas.
“Dan setelah pencanangan ini, kita harus menyiapkan rencana aksi yang konkrit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” paparnya.
“Saya menegaskan bahwa Pencanangan Pembagunan Zona Integritas ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Kejaksaan Negeri Kepulaua Morotai menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegasnya.
Kata dia, pencanangan WBK dan WBBM ini adalah sebagai titik awal untuk mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang di berikan kepada Kementrian dan atau lembaga yang berkompeten untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
“Agar mendapat prestasi tersebut, hendaknya seluruh aparatur Kejaksaan Kepulauan Morotai menjadi terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan Kompetensinya, sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” harapnya.
Sementara Ketua WBK Kasi Pidsus Kejari Pulau Morotai, David Andrianto, dalam keterangannya mengatakan, kunci keberhasilan untuk mewujudkan semua itu tergantung pada kesadaran dan ketulusan.
“Kunci keberhasilan dalam mewujudkan zona integritas tersebut adalah kesadaran dan ketulusan setiap individu aparatur untuk dapat merubah pola pikir dan perilaku yang koruptif, kolusi dan epotisme menjadi aparatur yang Profesional dan Berintegritas yang tinggi,” tandasnya. (∆)
