Reporter: Dirman Umanailo
SOFIFI,AM.com – Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara serahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 kepada Gubernur Malut, yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, Senin (26/4/2021).
LHP Tahun 2020 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Aryanto Wibowo kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Teranate.
Dalam penyerahan ini Aryanto Wibowo didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Zulkifli, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang IPP Wahyu Hartono, dan Korwas Bidang Investigasi Mohamad Riyanto.
Sementara itu, Gubernur didampingi oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T Ali dan Kepala Biro Kehumasan Provinsi Maluku Utara Rahwan K Suamba.
Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa LHP tersebut bertujuan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pengawasan yang telah dilakukan BPKP kepada Provinsi Maluku Utara.
Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BPKP di tahun 2020 meliputi Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Pengadaan Barang dan Jasa, Program Strategis Nasional (PSN), dan lain sebagainya.
“Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas serta pembangunan dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis,” ungkapnya.
Selanjutnya Aryanto juga menyampaikan bahwa sebanyak 9 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2020. Selain itu, Aryanto juga menyampaikan rencana pelaksanaan Kegiatan Rakorwasin Daerah yang akan mengundang Irjen Dagri, KPK, Gubernur, Wali Kota/Wawali, Bupati/Wakil Bupati dan seluruh Inspektur di Provinsi Maluku Utara.
Di akhir perbincangannya, Aryanto menyampaikan bahwa BPKP Maluku Utara pada Tahun ini akan melaksanakan pengawasan isu strategis atas Lumbung Ikan Nasional dan KEK Morotai.
“Diharapkan pengawasan ini dapat mendukung keberhasilan program strategis Provinsi Maluku Utara,” harapnya.
Dalam kesempatan ini Gubernur Maluku Utara mengapresiasi kinerja BPKP yang telah membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Maluku Utara. (∆)
