SOFIFI, AM.com – Berbagai temuan kejanggalan realisasi anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Gubernur Tahun anggaran 2020 membuat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Sehingga itu, atas temuan ketidaksesuaian penyajian data realisasi anggaran, membuat Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba bakal ditolak.

Saat ditemui usai rapat di Grand Majang Ternate, Senin (19/04/2019) Sekretaris Pansus Erwin Umar mengungkapkan, Pansus LKPJ sudah menggelar rapat bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Diretur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie, BAPPEDA, dan BPAKD. Dari hasil rapat ii, Erwin sampaikan Pansus menemukan sejumlah data yang tidak valid, seperti pada reallisasi anggaran RSUD Chasan Boesoerie Ternate maupun OPD lainnya. “Kita temukan sejumlah kejanggalan kesesuaian data, seperti RSUD Chasan Boesoerie dinas tidak sesuai dengan data yang tertuang didalam LKPJ yang dimsapaikan,”Kata Erwin.

Disebutkan, dari data yang diperoleh tersebut, kemudian Pansus akan  memanggil kembali rapat dengan BAPPEDA sebagai tim penyusun LKPJ untuk mempertanyakan ketidaksesuaian realisasi anggaran di LKPJ dengan laporan realisasi OPD. Sedangkan untuk temuan lain, Pansus akan menggali alasan data yang disajikan apakah ada mis komunikasi atau kesalapahaman ataupun kurang sosialisasi dari BAPPEDA atau seperti apa tentang aturan yang mengatur tentang tata cara penyusunan LKPJ sehingga ada dinas yang kesalapahaman sehingga menyusun laporan pertanggungjawaban ada yang menggunakan target kinerja, ada yang menggunakan target penganggaran.

Padahal kata dia, kalau dilihat dari aturan Permendagri nomor 18 tahun 2020 seharusnya yang dituangkan dalam laporan pertaggungjawaban adalah target kinerja. “Ini yang akhirnya kita bimbang bagaimana kita mau menilai bobot rekomendasi terhadap LKPJ.sementara kita bersepakat untuk kita kembalikan LKPJ ke Bappeda untuk diperbaiki,”tegasnya.

Politisi Perindo ini mengatakan, baru empat dinas yang sudah dibahas dalam pertemuan Pansus diantaranya BPKAD, Bapedda,Dinkes, dan RSUD CB. Dijelaskan pula, ketidaksesuaian penjelasan OPD dengan nilai yang tertuang dalam LKPJ  berbeda cukup signifikan. Disebutkan, seperti realisasi anggaran pada RSUD CB realisasi anggaran sekitar Rp30 Miliar tetapi tertuang di LKPJ  Rp60 sekian Miliar. “Ini kan kita jadi bingung mana yang benar selisi cukup jauh sekali. Ini yang akan diperjelas oleh BAPPEDA maupun dinas terkait dan Direktur Rumah Sakit,”bebernya.

Begitu juga di dinas Kesehatan, Erewin menjelaskan, pada Dinkes realisasi penjelasan dari Dinkes  kurang lebih Rp90, sedangkan di LKPJ sekitar Rp60 Miliar. ”Jadi kurang lebih selisih Rp16 Miliar datanya, informasi dari dinas anggaran yang mereka gunakan itu Rp90 sekian miliar sedangkan di LKPJ  Rp80 sekian miliar,  jadi selisi Rp16 miliar sekian. itu yang dihitung oleh teman –teman Pansus,”terangnya.

Tidak hanya itu,  dana Covid -19 yang direfocusing tidak tertuang didalam dokumen LKPJ. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pimpinan OPD agar bisa dituangkan supaya bisa diketahui dan bisa diawasi oleh Pansus.

Ia menuturkan, terkait selisih angka tersebut penjelasan dari BAPPEDA bahwa, mereka hanya menerima data dari OPD seperti yang telah tertuang seperti itu. “Makanya kita mau dudukan secara bersama supaya karena ini kan satu tolak kasana, tolak kamari jadi saling melempar, makanya nanti kita panggil lagi BAPPEDA bersama pimpinan OPD secara langsung supaya jangan  saling tolak jawaban,”tegasnya.

Oleh karena, LKPJ akan dikembalikan setelah melihat perkembangan dengan dinas-dinas lain juga. Apakah terdapat informasi yang memang tidak valid antara OPD dan dokumen LKPJ . ”Kalau tidak valid semua mau tidak mau kita harus kembalikan untuk perbaiki,”tandas Erwin.

Dijelaskan pula, ketidak sesuaian data antara LKPJ Gubernur dengan laporan realisasi anggran oleh OPD sering terjadi setiap tahunnya. Dan Pansus sendiri belum menemukan dimana titik masalahnya karena BAPPEDA beralasan itu dari Dinas yang tidak koperatif menyerahkan data yang diminta.

Untuk itu, lanjut Erwin, langkah tegas Pansus DPRD akan menolak LJPJ kalau memang tidak sesuai. ”Kita akan tolak  LKPJ kalau dokumen ini tidak sesuai dengan data ril,”tegasnya.

Disentil terkait anggaran Covid -19 hasil refocusing Rp156 miliar semua terealisasi tersisa hanya Rp10 miliar. Kata Erwin, dana covid-19 itupun belum diminta klarifikasi hanya saja informasi anggaran yang tidak terpakai dikembalikan lagi ke Dinas yang melakukan refocusing untuk anggarannya kemudian programnya dijalankan. Namun kalau dilihat anggaran Covid -19 yang direfocusing tidak tergambar di LKPJ.

”Ini yang kita cek apakah memang tidak perlu dilaporkan dalam LKPJ atau seperti apa nanti kita kroscek,”akunya.