spot_imgspot_img

Tarif Bentor Tak Kunjung Selesai, Kadishub Mangkir Panggilan DPRD

Suasana Rencana RDP Penentuan Tarif Bentor di aula kantor DPRD Pulau Morotai

Reporter : Maulud Ube

MOROTAI, AM.com – Masalah tarif angkutan alternatif atau biasa disebut bentor tak kunjung ditentukan oleh pemerintah kabupaten Pulau Morotai. Bahkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Asosiasi Bentor Morotai (ABM) untuk menentukan berapa besar tarif trayek bentor justru Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Morotai, Ahdad Hi. Hasan, mangkir dari panggilan.

“Saya menyampaikan permohonan maaf dikarenakan rapat ini tidak dapat dilanjutkan karena berhubungan dengan ketidak hadiran Kadis Perhubungan. Kalau Kadis Perhubungan tidak hadir maka tentu tidak ada titik temu soal tarif bentor ini,”kata ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane saat rapat yang dihadiri Ketua Organda, Ketua ABM dan Sekretaris ABM, Rabu (17/03/2021).

Saat dikonfirmasi Kabag Protokoler dan Persidangan DPRD. Lanjut Rusminto, Kepala Dinas Perhubungan tidak bisa menghadiri RDP, dengan alasan masih sementara rapat. “Katanya Kadis Perhubungan ada agenda Rapat Vicon dengan Kementerian Perhubungan. Olehnya itu, saya nyatakan rapat ini ditunda sampai kami menyurati kembali,”ungkapnya.

Sementara itu, Hi. Zainal Karim, anggota DPRD Morotai meminta agar masalah tarif bentor ini secepatnya bisa diselesaikan, bahkan jika perlu pimpinan DPRD bisa mengambil langkah tegas terhadap Dinas Perhubungan. “Dari pertemuan awal dengan Kadis Perhubungan, Organda dan Bentor ini sudah kurang lebih 6 bulan. Jadi pimpinan berdasarkan tata tertib DPRD maka jika panggilan berulang ulang kali diabaikan maka harus ada tindakan tegas,”tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Organda Pulau Morotai, Irfan Hi. Abdurrahman disela-sela rapat itu mengatakan, soal tarif bentor ini, pihaknya telah membentuk tim untuk menghitung tarif angkutan bentor dan sudah disampaikan ke Dinas terkait.

“Kami telah membentuk tim untuk menghitung Tarif Bentor ini, dan sudah dua kali kami presentasikan di dinas perhubungan. Memang karena dinas perhubungan sendiri telah jujur tidak punya kemampuan untuk menghitung tarif bentor. Kemudian organda melihat bahwa tarif yang dibuat melalui Perbup itu hanya menghitung satu indikator yaitu harga BBM maka kami meminta pada pertemuan berikutnya kita masing-masing mempresentasikan hasil hitungan kita, baik dari kami Organda dan pihak Dishub,”ungkapnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL