SOFIFI, AM.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2021 ini telah mempliting anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp20 miliar, sebagaimana visi misi gubernur dan wakil gubernur KH. Abdul Ghani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kartu Maluku Utara sehat.

Meski begitu, di seluruh Indonesia terkait pembiayaan kesehatan  Indonesia hanya merunjuk pada Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tidak ada yang kartu daerah misalnya, kartu Maluku Utara sehat. “Di kita kan Jamkesda terafiliasi dalam KIS, jadi mereka masuk di KIS pembiayaan melalui APBD”,ujar kepala dinas kesehatan dr. Idhar Sidi Umar kepada wartawan, Selasa (16/03/2021).

Menutnya, Jamkesda itu jika pembiayaan bersumber dari APBN, dan ada juga dari pembiayaan melalui APBD. Sehingga, ketika diterbikan kartu dengan mencantumkan foto gubernur dalam kartu, dari BPJS tidak mengijinkan karena di seluruh Indonesia tidak ada seperti itu.

Bahkan, lanjut Idhar, presiden Republik Indonesia Joko widodo pun saat mau digunakan gambar prsiden dalam kartu, akhirnya dirubah tidak ada gambar presiden. “Jadi akhirnya dirubah kartu sehat  dengan peta Indonesia saja,”ungkpanya.

Tentunya, kata Idhar, visi misi gubernur sudah jalan sudah 7 tahun. Untuk itu, pada tahun 2020 hanya dialokasikan Jamkesda sebesar Rp14 miliar, sekarang naik mencapai Rp20 miliar  dan setiap tahun naik. “Cukup banyak, Rp20 miliar itu dari jumlah peserta Jamkesda di Maluku Utara, yakni 30 ribu lebih  di 10 kabupaten/kota, itu Pemprov biayai,”terangnya.

Selain itu, Idhar menuturkan, ada tambahan yang biayai sering dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2000 peserta, sehingga dananya sekitar 6 sampai 7 miliar yang ditangani sering dengan pemerintah pusat. “Dimana dulu 70 persen peserta dibiayai oleh kabupaten/kota, sementara 30 persen provinsi sekarang berubah 15 persen yang dibiayai Pemprov dan 85 persen kabupaten/kota,”tukasnya.