SOFIFI, AM.com – Menjadikan Maluku Utara sebagai gerbang Lumbung Ikan Nasional (LIN) terus dilakukan. Salah satunya penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara meminta Pemerintah Kota) Pemkot Ternate berperan aktif dengan segera menyerahkan aset Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) melaui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).
Permintaan penyerahan
aset P3D oleh DPRD Maluku Utara ini, sesuai dengan perintah UU nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta surat edaran Menteri Kelautan dan
Perikanan No 492/SJ/TU.2010/VI/2016 tentang Pedoman pelaksanaan P3D lingkup
urusan bidang kelautan dan perikanan percepatan penyerahan pengelolaan pelabuhan
perikanan.
Wakil ketua DPRD Wahda
Zainal Imam, Minggu (14/03/2021) mengungkapkan, setelah sosialiasi program
lumbung ikan nasional Maluku dan Maluku Utara diharapkan dinas terkait dapat segera
diimplementasikan sehingga efektif untuk meningkatkan potensi perikanan Maluku
Utara, salah satu permasalahan Kota Ternate belum dilakukan penyerahan P3D.
“Kita berharap seluruh komponen dinas harus menata ini semua untuk
menjemput bola,”ungkapnya.
Menurut Wahda, program
LIN, merupakan satu gerbang yang membutuhkan kerja keras untuk kedepan
perikanan kita lebih baik. Sehingga itu, kata dia, Pemprov Malut melalui Dinas
KP dibahas bersama stakholder agar nantinya dapat disampaikan kepada tim Deputi
Kemaritiman. Karena mereka dalam hal ini pemerintah pusat sudah membuka peluang
kepada daerah, untuk memenuhi kebuthan penyiapan sarana dan prasarana, seperti
kebutuhan, jembatan, kapal tinggal disulkan. “Saya sarankan ke DKP segera
bicarakan bersama dengan DPRD supaya diputuskan berapa dari sekian ang
diajukan. Supaya kita tingkatkan produk perikanan Maluku Utara,”katanya.
Politisi Gerindra ini
menyarankan, DKP harus pro aktif dan menjemput gerbang baru yang harus di sport
dengan berbagai cara yang paling tepat rapat koordinasi antara DKP dan
stakholder untuk melihat kekurangan apa termasuk penyerahan P3D pelabuhan
perikanan kota Ternate dan tingkatkan perikanan lainnya termasuk jembatan dan
infrastruktur yang harus dibenahi karena rata-rara infrastruktur yang masih
parah. “Kita penyumbang ikan terbesar,”tukasnya sembari menegaskan
agar seluruh stakholder rapat bersama karena masih terbengkalai penanganan
perikanan Maluku Utara .
Ia menilai dengan
pembenahan infrastruktur program LIN di Maluku Utara harus memaksimalkan
anggaran dan sehingga ada anggaran. “kalau hanya anggaran 1 triliun, belum
cukup, mininal 2 sampai 3 triliun karena infrastruktur kita di Maluku Utara
mahal,”ujarnya.
Disentil terkait
dengan ekspor ikan selama ini lewat pelabuhan lain karena dinas perikanan
belum melakukan survey market di negara tujuan. “Kita pernah sarankan ke dinas
perikanan kirim berapa orang untuk survey di negara- negara pemakan ikan untuk
cari tahu itu kita mau biayai untuk DPRD siap anggaran bisa keliling negara
mana market di negara mana supaya kita kirim ke negara itu”,jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala
Dinas KP Malut, Abdullah Assagaf mengungkapkan,
penyerahan P3D Kota Ternate memang belum dilakukan, tetapi sudah dalam
proses. “Setahu saya, wali kota, Burhan Abdurrahman sebelum berakhir masa jabatannya sudah menandatangani
penyerahannya, tinggal tunggu administrasinya,”akunya.
Dikatakan, administrasi
penyerahan aset-aset yang diberikan ke provinsi, bersifat segera mengingat
program LIN sudah mulai jalan. “Sekarang saja ada infrastruktur yang sudah
kita bangun tahun ini, yakni PPDI di lokasi itu, secara aturan kita menyalahi
aturan tapi karena ini kepentingan nelayan, kita berani lakukan
itu,”katanya.
Dia beralasan, aturan diharuskan
administrasi PD3 dilimpahkan, setelah itu Pemprov anggarkan pembangunannya. “Cuman
karena dananya sudah siap, kemudian kebutuhan nelayan juga sehingga mau tidak
mau harus lakukan pembangunan,”tegasnya sembari mengatakan saat ini tinggl Kota
Ternate yang belum penyerahan.
