SOFIFI, AM.com – Pengangkatan dan pelantikan Penjabat (Pj) bupati Halmahera Utara dan Pj. Wali Kota Ternate, mulai mendapat titik terang. Kepastian pengisian kekosongan kepemimpinan di dua daerah ini, setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan jadwal pentikan dan Surat Keputuan (SK). Demikian, disampaikan Sekprov Maluku Utara, (Malut) Samsuddin A. Kadir, Senin (01/03/2021).
Saat ditemui usai rapat Sekprov, Samsuddin A, Kadir mengungkapkan, pelantikan Pj. bupati Halut dan Pj. Wali Kota Kota Ternate dijadwalkan pada hari Jumat (05/03/2021) di Kantor Gubernur Malut. “Sudah ada SK dan jadwal pelantikan sudah ada, tinggal saja kita lakukan persiapan,”ungkapnya.
Meskipun telah dikeluarkan jadwal dan SK penetapan PJ bupati Halut dan Wali kota Ternante, Kemendagri belum membeberkan siapa yang akan dilantik mendatang. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mencuat dua nama, yakni Pj bupati Halut akan diisi oleh Saifuddin Djuba, sementara Pj. Wali Kota Ternate akan dijabat oleh Hasyim Daerng Barang.
Plt. Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah (Setda) Malut, TaufiQ Marasabesy mengatakan, kepastian pelantikan sudah terkonfirmasi ke Kemendagri dan akan dilakukan pelantikan oleh gubernur Malut, KH. Abdul Ghani Kasuba. “Saya barusan ditelephone Kasubdit yang membidangi Fasilitas Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH). Proses SK sementara berjalan mudah-mudahan tidak ada halangan, sudah ada istimasi Pj bupati Halut dan Kota Ternate dilantik tanggal 5 Maret”,bebernya.
Dijelaskan pengangkatan Pj lantaran, jika dilakukan pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) tidak efekti dengan waktu terlalu lama hingga putusan Mahkamah Kontitusi. Dalam waktu yang lama itu, Plh tidak dapat mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. “Karena pemerintah di dua daerah ini juga mengeluh. Banyak hal yang terhambat, karena memang terutama soal keuangan. Sebab Plh bupati, atau Wali Kota tidak boleh mengambil kebijakan hal-hal yang sifatnya prinsip,”tukasnya.
Atas pertimbangan itulah, kata TaufiQ, sehingga pemerintah provinsi meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk mempercepat penerbitan SK Pj bupati Halut dan Pj Wali Kota Ternate karena memasuki awal tahun anggaran. “Situasi ini harus diantisipasi oleh peemrintah provinsi, karena masing-masing pemerintah di daerah proses kelancaran anggaran apalagi kebutuhan-kebutuhan belanja publik dan aparatur itu terhambat,”ungkapnya.
Disebutkan nama-nama yang diusulkan gubernur khusus Pj. Wali Kota Ternate, yakni Kadis ESDM, Hasym Daeng Barang, Kadis PUPR, Santrani Abusama dan Kadis Perhubungan, Armin Zakaria. Sedangkan pengusulan Pj. bupati Halut adalah Kadis Kehutanan, Sukur Lila, Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa, Saifuddin Djuba dan asisten gubernur, Andrias Thomas.
Taufiq mengaku belum mengetahui siapa yang akan dilantik akan tetapi Pemprov tetap berharap siapapun yang ditetapkan Mendagri, ituah yang terbaik. “Kita sudah usulkan, pasti yang terbaik jika dipilih Mendagri,”tuturnya.
Menurut Taufiq, masa jabatan Pj. bupati dan Pj. wali kota sampai dilantiknya bupati terpilih yang rencananya pada Minggu kedua bulan April. “Karena proses di MK keputusannya tanggal 24 Maret, setelah itu proses pleno KPU, paripurna DPRD sampai ke gubernur selanjutnya mengusulkan ke Mendagri, diperkirakan paling satu atau dua minggu sehingga pelantikan bupati, wali kota terpilih di gelombang kedua minggu kedua April,”pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mantan Pj bupati Halmahera Timur (Haltim) Ali Fataruba meski namanya tidak diusulkan. Hal ini cukup beralasan, lantaran Saifuddin Djuba masih fokus pada tender persiapan pelaksanaan STQ Nasional di Sofifi.
