SOFIFI, AM.com – Dewan Perwakan Rakyat Daerah DPRD) sesalkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang tidak tegas kepada PT.  IWIP. Bahkan, perusahaan yang mengeksplorasi daratan Halmagera ini tidak memberikan akses masuk kepada pemerintah daerah.

Menurut anggota provinsi Maluku Utara (Malut) Sahril Taher, sikap PT. IWIP adalah perusahan negara di dalam negara, dan tidak memberikan akses masuk kepada pemerintah sebagaimana pengakuan Kepala DPMTSP Bambang. “Sangat disayangkan. inilah kalau pemerintah pusat selalu meninabobokan perusahaan – perusahaan tambang seperti itu. Nanti kita undang untuk bicarakan.” bebernya.

PT. IWIP, Dari Menunggak Pajak Hingga Penggunaan Air Illegal

Ketua DPD Gerindra Malut ini mengaku, Jika kalau ada perusahaan asing yang masuk investasi terus dilindungi oleh pemerintah pusat, maka  perusahaan tidak memandang pemerintah daerah.

“Inilah cara-cara seperti yang tidak boleh kita biarkan, pemilik negeri ini, adalah masyarakat Maluku Utara bukan pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah Maluku Utara dan rakyat Maluku Utara, saya pikir ini akan kita bicarakan di komisi III silahkan saja pemerintah pusat mau mengeluarkan kebijakan seperti apa tapi kita daerah juga harus memiliki kewenangan untuk daerah ini”,ungkapnya.