spot_imgspot_img

Pemprov Malut ”Bingung” Bahas Skema Pinjaman PEN

 

SOFIFI, AM.com Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) masih ‘bingung” dan terus membahas skema besar pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan diusulkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam jangka waktu tiga tahun sesuai masa jabatan  gubernur  Abdul Gani Kasuba dan wakil gubernur M Ali Yasin (AGK- YA).

Polemik skema pinjaman PEN ini mencuat dalam rapat di kantor BAPPEDA, Senin (22/02/2021). Saat ditemui usai rapat, kepala Bappeda, Salmin Janidi mengungkapkan, rapat yang dilakukan pembahasan tentang skema pinjaman  sesuai dengan pengembalian bunga. Dimana ada dua skema yang dibangun, pertama berdasarkan PMK nomor 105 yang  itu jangka waktu  pinjaman 8 tahun. “Apakah kita minjam 8 tahun ataukah sesuai jangka waktun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur saat ini”,katanya.

Salmin menyampaikan, untuk menghindari beban pemerintahan selanjutnya, maka skema Pemprov adalah Sekema tiga tahun kepemimpinan gubernur. “Jadi kita harus sesuaikan dengan kepemimpinan priode kedua ini supaya jangan meninggalkan beban kepada pemerintahan priode berikutnya”,bebernya.

Disisi lain, lanjut mantan karo Humas ini bahwa, pihaknya masih menghitung kemampuan keuangan daerah kalau skema tiga tahun lalu. Pemprov juga sudah melakukan pinjaman reguler di tahun kemarin Rp 500 miliar ditambah dengan pinjaman PEN. “Kira- kira berapa  yang paling rasional itu yang kita sementara lagi jejaki dikisaran sekitar  dibawah Rp800 miliar”,akunya.

Meski begitu, kata Salmin, bahwa nantinya akan dihitung berdasarkan Debt Service Coverage  Rasio  (DSCR) atau kemampuan pengembalian terlebih dahulu kalau dalam waktu tiga tahun kemampuan pengembalian ditambah masa waktu pemimpinan ini rasional atau tidak. Dan itupun kita distribusi tentu ada yang besar ada yang kecil sesuai dengan program kegiatan  yang sudah ada didalam RPJMD.

Dijelaskannya lagi, jika program dan kegiatan belum ada di dalam RPJMD maka revisi RPJMD berdasarkan pada skema  pembiayaan itu. “Tapi itu Kita membutuhkan waktu kalau kita melakukan revisi”,tambahnya.

Namun revisi RPJMD juga, Lanjut dia, cukup penting karena terkait dengan beberapa perubahan regulasi diantaranya regulasi tentang perubahan  tidak sesuai dengan rumusan RPJMD tahun kemarin. Selain itu, yang kedua rivisi RPJMD juga terkait dengan perubahan nomenklator oragnisasi  perangkat daerah yang saat ini dilakukan  penyesuaian – penyesuaian.

Intinya pinjaman PEN Pemprov optimis tetap pinjam tetapi juga  ada program  pemulihan ekonomi nasional lainnya yang itu sudah melekat  dari kementrian dan lembaga yang akan disesuaikan sesuai  dengan jurusan Provinsi terutama dinas – dinas yang bersentuhan dengan  hal itu.

Olehnya itu, ia menambahkan, dalam beberapa waktu kedepan Pemprov bisa merumuskan kebijakan daerah tentu juga tidak mengganggu pola  pembiyaan yang sudah ada. “Kita akan cek kembali di Rencana kerja (Renja) SKPD karena  Renja itu adalah merupakan turunan  implementasi dari  RPJMD yang mengakomodasi apakah kegiatan – kegiatan yang dibiayai dalam PEN ini kegiatan yang sudah ada ataukah kegiatan baru”,jelasnya.

Dirinya pastikan revissi RPJMD sudah pasti diperlukan karena ada perubahan OPD. “Misalnya kemarin keuangan satu dengan pajak tahun 2021 ini nanti dia pisah ditambah satu biro admnistrasi pembangunan  dan badan perbatasan nah RPJMD harus mengikuti perubahan yang di  maksud”,terangnya.

Dikatakan,untuk perencanaan  besaran  pinjaman  belum final sesuai dengan perencanaan sebelumnya  karena masih dalam pembahasan internal. “Kalaupun kita usulkan yang rasional Rp800 miliar atau Rp 500 miliar, nantinya diperhitungkan di kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri terkait dengan kemampuan APBD kita”,bebernya.

Menurutnya, kalau dilihat pinjaman sebelumnya dan dipinjam lagi 800 milyar maka modal pengembalian akan besar setiap tahun kalau jangka waktu 8 tahun setiap tahun kecil akan dan semakin lama semakin kecil.namun kalau tiga tahun pasti besar.

Dicontohkan salmin, jika Rp500 miliar pinjaman maka 36 bulan dibagi dengan pinjaman Rp500 Miliar  sudah bisa diketahui bunga pengembalian setiap bulannya berapa. “Tentunya, kalau ikuti permintaan OPD maka  bukan 1, 2  tetapi 1,4 triliun tetapi tidak mungkin pinjam sebesar itu,”tuturnya.

Dia mengakui, Sejauh ini kementrian keuangan belum melakukan penetapan Bunga namun perkiraan hasil diskusi dengan Kemenkeu diperkirakan 5,1 sampai 5,9 persen. “Tapi penetapannya oleh menteri keuangan,jadi nanti kita pinjam baru ditetapkan apakah 5,1 persen ,5,9 atau bahkan dibawah itu”,jelasnya lagi.

Oleh karena dokumen pinjaman PEN ini nantinya dilakukan mapping dulu tentang kemampuan  pengembalian pinjaman setelah melihat kempuan keuangan wajar baru akan melakukan meping program dan kegiatan. “Misalnya dinas PUPR mau diarahkan dampak pertumbuhan ekonomi mana yang mau kita dorong baru dia bangun jembatan bangun jalan nanti kita lihat  sampai yang terkecil sampai ouput yang didapatkan dan capaian – capaian supaya jangan dia mengganggu karena  takutnya karena   APBD di  2021 dirancang deficif  530 milyar sangat besar. Olehnya pinjaman PEN  belum masu ke fase penyampaian ke DPRD itu masih sangat jauh karena jika pinjaman PEN ini jalan diperkirakan di APBD perubahan.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL