spot_imgspot_img

Aksi Mahasiswa Tolak Omnibus Law di Sofifi Berakhir Ricuh dengan Aparat

 

SOFIFI,AM.com – Sejumlah Mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Senin (02/11/2020) berakhir ricuh dengan aparat gabungan Polisi dan Polisi Pamong Praja.

Demo ini digelar beberapa organisasi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Sosial (GAMPSOS) Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakam Mahasiswa Pemerhati Sosia, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan sejumlah pemuda di beberapa desa yang ada di Oba Utara.

Aksi tersebut sempat memicu konflik antara pihak kepolisian bersama Satpol PP kepada mahasiswa saat penyampaian orasi di depan kediaman Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

“Tindakan represi dari pihak keamanan kepada masa aksi ini dinilai melanggar konstitusi Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD No 9 Tahun 1999. tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” kata koordinator aksi, Putri Rahayu.

Putri bilang, sebelumnya aksi sudah dilakukan di Kampus UNIBRAH dan Kantor Gubernur Provinsi Malut namun aksi tersebut tidak memenuhi target dari masa aksi karena Gubernur Maluku Utara tidak berada di tempat.

“Pemerintah menampakkan watak anti rakyatnya sebagamana OmnibusLaw yang telah disahkan beberapa waktu lalu. itu terbukti ketika berbagai macam elemen gerakan yang menyuarakan aspirasi penolakan sampai saat ini tidak diperhatikan dan direspon oleh pemerintah dan DPR,” tegasnya.

Menurutnya, UU Omnibus Law yang oleh pemerintah katanya akan membuka lapangan seluas-luasnya bagi rakyat, itu merupakan kebohongan yang sengaja dimainkan pemerintah untuk meloloskan kepentingan kaum Pemodal, Investor asing dan kaum borjuis.

Sala satu orator, Jainudin juga menegaskan. OmnibuLaw ini adalah salah satu alat permerintah untuk mempermasif kelicikan pemerinta yang bekerja sama dengan kaum kapitalis untuk Menyusahkan rakyat indinesia pada umumnya terutama di Provinsi Maluku Utara.

“Dimana tumpukan persoalan saat ini baik Reklamasi pantai, persoalan Biaya Pendidikan, Perizinan Pertambangan yang meresahkan masyarakat dan sejumlah masah lainya,” bebernya.

Aksi ini mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya:

1. Cabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja.

2. Lawan Pembungkaman Demokrasi.

3. Gratiskan Biaya Pendidikan di Masa Pandemik COVID-19.

4. Naikkan Harga Komuditi Lokal.

5. Lawan Rezim Pasar Bebas.

6. Berikan Pemberdayaan, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

7. Tolak 313 IUP di Maluku Utara.

8. Berikan Upah Layak secara Nasional Bagi Kaum Buruh.

9. Tolak Reklamasi Pantai.

10. Sahkan RUU PKS.

11 Bubarkan DRP bentuk Dewan Rakyat.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL