spot_imgspot_img

Tuding Demo Dibayar, Aktifis Buruh Kecam Pernyatan Hatari

TERNATE,AM.com – Pernyataan Acmad Hatari selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Nasdem, yang menuding bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dan mahasiswa di Maluku Utara, menolak Omnibus Law ditunggangi dan  dibayar. Pernyataan ini mendapat ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak.

Sekretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate, Sofyan Abubakar termasuk yang sangat berkeberatan terhadap pernyataan Hatari, yang menuding aksi buruh ada yang fasilitasi.

“Sebab kami lakukan ini adalah moril dari hati. Lantaran tidak ada keberpihakan UU Omnibus Law pada kaum buruh,” tegas Sofyan, Senin (12/10/2020).

Sebab menurutnya, aksi yang dihadiri kaum buruh, SPN Kota Ternate, PSP-SPN Halmahera Tengah (Halteng), mahasiswa dan elemen lainnya yang bersungguh-sungguh memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat

“Sebagai seorang politisi, wakil rakyat seharusnya menunjukan sikap pro rakyat, bukan mengecawakan rakyat. Bukankah bapak duduk dikursi DPR-RI dari tangan rakyat, kenapa sudah jadi wakil rakyat DPR mengecewakan rakyat khususnya Rakyat Maluku Utara,” tanyanya.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan bahwa tuduhan tersebut jika tidak dibuktikan maka dapat dikategorikan sebagai fitnah kepada buruh yang melakukan aksi dan hal tersebut merupakan perbuatan pidana.

“Maka dari itu, perkataan Hatari tersebut telah melukai dan mencedirai hati kaum buruh Maluku Utara pada Khususnya dan Buruh Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Aktivis buruh Maluku Utara, Suarez Anto Yunus Faroek menilai perkataan Hatari tidak memiliki nilai edukasi. Tetapi justru memperkeruh suasana dan memantik amarah kaum buruh dan mahasiswa untuk kembali turun ke jalan.

“Seharusnya sebagai wakil rakyat, Hatari perlu menunjukan sikap profesional. Lakukan dialog Publik dengan buruh/mahasiswa Maluku Utara terkait adanya tindakan DPR RI yang telah mengesahkan UU Omnibus Law,” ungkap mahasisiswa pasca sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya ini.

Menurutnya hal ini penting, agar tidak ada spekulasi terhadap pasal-pasal dalam Ombibus Law yang beredar luas dengan naskah yang belum jelas. Dan bukannya mengomentari aksi buruh & mahasiswa atas penolakan Omnibus Law dengan tudingan yang tak berdasar.

“Saya prediksi Hatari pun belum baca naskah UU Omnibus Law jadi asal ngomong. Sebagai aktivis buruh saya mengajak Hatari untuk lakukan Dialog Terbuka soal UU Omnibus law Cipta Kerja yang dianggap mereduksi kepercayaan buruh Indonesia,” tegas Anto. (*)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL