TERNATE,AM.com – Mantan Anggota DPD RI, Basri Salama mengirim surat terbuka kepada Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba. Dalam surat tersebut Basri menyarankan Gubernur agar memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang secara sosial bakal terjadi akibat sederet kebijakan nasional dalam menghadapi Covid-19.
Kata Basri, Gubernur mesti memikirkan pengalihan anggaran DAK infrastruktur yang jumlah total di Maluku Utara (Malut) ada triliunan lebih. Ini otomatis akan menimbulkan pengangguran bagi para pekerja informal di bidang infratruktur. Hal lainnya adalah kebijakan darurat yang menghendaki rakyat tidak boleh keluar bebas.
“Ini otomatis berefek pada pendapatan rakyat yang setiap harinya bergantung pada nafkah harian (buruh, nelayan, pedagang kecil, petani, abk Spied, abk Motor antar pulau, ojek, bentor, sopir angkot dan lain-lain),” ucapnya.
Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara ini mengatakan, jika situasi seperti ini berlangsung dalam kurung waktu 2 hingga 4 bulan kedepan, maka ia khawatir ada gejolak sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan kita dalam mengantisipasi kebutuhan ekonomi rakyat.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan kartu sembako yang nilainya kurang lebih Rp 200.000 per KK/bulan, yang pasti sampai juga ke Maluku Utara. Tapi saya yakin tidaklah cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Basri menyarankan kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba agar segera buat rapat koordinasi dengan menggunakan teknologi berbasis online. Ajak semua kepala daerah, pengusaha swasta lokal, perusahaan pertambangan yang berinvestasi di Maluku Utara untuk patungan. Sediakan kebutuhan pokok berupa sembako bagi kepentingan rakyat dalam jangka waktu 2 hingga 4 bulan kedepan.
“Untuk tujuan kemanusian saya yakin semua orang siap membantu. Kemudian bentuklah Satuan Tugas diluar COVID-19. Sebut saja nama Satgas penyalur sembako, yang sifatnya berjenjang dari provinsi sanpai dengan desa dan kelurahan. Untuk dari swasta lokal maupun investor tambang, mintalah sumbangan pada mereka dalam bentuk barang sembako bukan uang. Sedang untuk pemerintah daerah, alihkan seluruh belanja perjalanan dinas dan belanja lain yang belum penting dan mendesak untuk kepentingan pengadaan sembako,” harapnya.
Selain itu, Basri juga menyarankan Gubernur supaya dana desa yang sudah mulai disalurkan kepada desa agar disiapkan juga sebagian untuk kepentingan kebutuhan pokok di masyarakat masing-masing desa.
“Bapak Gubernur dan Wagub segeralah berbagi Tugas, Bapak Gubernur Urus Pencegahan COVID-19 dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bapak Wagub Koordinir Kebutuhan Pokok Masyarakat. Terkait dengan urusan penyaluran kebutuhan Pokok Masyarakat, serahkan saja pada Kapolda Dan Danrem. Yang personilnya lebih siap dilapangan,” terangnya.
“Saya menganggap ini persoalan serius, belajar dari kejadian yang saat ini terjadi di beberapa negara dan berharap bapak dapat mewujudkannya, atau kalau sudah terpikirkan oleh bapak, syukurlah. Saya berharap contoh yang telah dilakukan oleh Bupati Pulau Morotai yang membagi sembako beserta Bupati Halmahera Tengah yang membagi vitamin kepada rakyat dapat menginspirasi Bapak Gubernur dalam mengantisipasi segala kemungkinan sosial yg bakal terjadi,” tulis Basri diakhir surat. (vLa)
