TERNATE,AM.com – Kepemimpinan Alien Mus sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, dinilai “bertangan besi” oleh sebagian pengurus Partai Golkar, sehingga musyawarah daerah (Musda) dinilai cacat hukum dan terancam diboikot.
“Kepemimpinan Alien ini sangat bertangan besi, terlihat dari pemecatan terhadap 3 ketua DPD II dan 5 sekertaris tanpa ada alasan yang jelas, olehnya itu kami nyatakan boikot Musda Golkar dan seluruh aktivitasnya,” katanya Syukur Mandar saat mengawali konferensi pers di Boulivard Hotel Ternate, Minggu (15/3/2020).
Pemecatan terhadap 3 ketua DPD II Partai Golkar di Maluku Utara, dan 5 sekertaris yakni ketua DPD II Partai Golkar, Halmahera Barat, Samad Moid, Ketua DPD II Kota Tidore Kepulauan, Anas Ali, dan Ketua DPD II Halmahera Timur, Idrus Maneke, dinilai telah menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar.
“Jadi kami minta para ketua DPD II dipulihkan jabatannya, DPP harus bijaksana, agar tidak ada perpecahan dalam partai Golkar di Maluku Utara, kami siap lakukan protes dan pressure,” katanya.
Jika, 3 posisi ketua DPD II tidak dipulihkan, pihaknya siap mengikuti
Peradilan mahkamah Partai hingga mahkamah umum untuk mencari keadilan. Sebab, menurutnya Musda adalah evaluasi dan memilih ketua yang baru, hak memilih diatur secara organisasi. Sementara pemecatan DPD II Halbar, Tidore dan Haltim, sekertaris Ternate, halteng, Halsel, Haltim, dan Halbar.
“Proses pemberhentian ini jelas melanggar ketentuan organisasi, seperti Arifin Djafar menandatangani sejumlah SK padahal bukan dalam kapasitasnya yang saat itu belum sebagai sekertaris DPD I,” ini tidak boleh.
Menjelang Musda, pemberhentian dilakukan lagi, dan saat ini sedang bersengketa di mahkamah Partai. Alien dianggap tidak adil karena memberhentikan orang-orang yang tidak mendukungnya
“Kami meminta kepada DPP untuk dikembalikan kepada posisinya, sehingga kami mendesak agar DPP melaikan penundaan Musda ini,” harapnya.
Tak hanya itu, dia menyesalkan ada pernyataan dari salah satu pengurus DPP, Kahar Muzakar yang mencatut nama Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk memberikan dukungan kepada Alien Mus.
“Sikap prihatin kami, ada pernyataan wakil ketua Kahar Muzakir yang mengaku bertemu dengan ketua umum memerintahkan agar Alien Mus dipilih kembali pada Musda, setelah dikonfirmasi ke Ketum ternyata tidak ada instruksi begitu,” tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Anas Ali, yang mempertanyakan pemberhentian dirinya dari ketua DPD II Kota Tidore Kepulauan tanpa ada alasan yang jelas.
“Saya diberhentikan 2 bulan setelah pemilu, karena ini cacat hukum maka kami masih berhak memilih pada musda,” kesalnya.
Samad Moid dalam kesempatan itu juga menyebutkan, dirinya bahkan menjadi korban tangan besi Alien Mus dan kakaknya Ahmad Hidayat Mus yang juga menjabat sebagai ketua DPD I Golkar Malut. Padahal Samad mengaku berhasil dalam mengembangkan Golkar di Halbar.
“Saya diberhentikan kedua kalinya, pada tahun 2016 oleh AHM. lalu dipulihkan kembali DPP, Alien Mus harus memberikan penghargaan karena meningkatkan jumlah kursi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, DPP harus ambil sikap dengan dipulihkan 3 DPD, Haltim, Tidore dan Halbar, mencopot Alien Mus agar tidak terjadi perpecahan dalam kubuh Golkar.
“Pecat Alien Mus, DPP menurunkan Plt untuk melaksanakan Musda, Alien Mus juga membohongi DPP, misalnya pada Kop surat beralamat di Sofifi, padahal kita tahu bersama tak ada kantor DPD I di Sofifi,” tegasnya.
Bunghae Kye, sekertaris DPD II Golkar Haltim yang dipecat Alien Mus juga menegaskan, pemecatan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat sekertaris adalah kesalahan besar dan menyalahi aturan.
“Anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatur, jabatan sekretaris tidak diberhentikan oleh ketua organisasi diatasnya, tetapi oleh ketua organisasi yang selevel. Artinya kami hanya boleh diberhentikan oleh ketua DPD II bukan DPD I,” ungkapnya.
Konferensi pers ini juga dihadiri oleh sejumlah nama besar di partai Golkar, seperti Badaruddin Gailea, koordinator tim, pengurus Kosgoro Malut, Muis Djamin mantan sekertaris DPD II Kota Ternate yang kini selaku Wakil Ketua DPD ormas MKGR Provinsi Maluku Utara. Haysim Abdulkarim, penggurus Kosgoro, dan lainnya. (∆)
