spot_imgspot_img

Kemendagri Pastikan Dana Desa Langsung ke Rekening Desa

TERNATE,AM.com – Masih adanya kasus pengahabtan dalam pencairan dan penyaluran dana desa yang terjadi di lapangan,  Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara melakukan rapat kerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Provinsi Maluku Utara, dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Al Yasin Ali, Bupati Wali Kota, dan Kepala desa se-Maluku Utara yang berlangsung di Grand Dafam Ternate, Selasa (18/2/2020).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan oleh
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menyebutkan, Presiden Republik Indonesia menekankan terkait dana desa harus memperhatikan 3 hal, yang pertama pencairan harus dilakukan diawal tahun, kedua, penggunaan dana desa diarahkan pada sektor ekonomi produktif, dan ketiga, menajemen penggunaan dana desa dan pengawasan yang baik.

“Kenapa di awal tahun, karena melihat situasi ekonomi global, di mana China sebagai raksasa ekonomi dunia sedang goyang sebagai dampak dari virus corona, ini cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap perekonomian lokal maupun nasional, sehingga itu pencairan di awali tahun ini diharapkan mampu membentengi perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Agus menyebutkan, penggunaan dana desa juga harus digunakan untuk pemanfaatan pada sektor ekonomi kreatif, tidak boleh fokus untuk membangun infrastruktur desa yang tidak berdampak pada perekonomian. Selin itu, pencairan dana desa kali ini tak akan lagi terparkir pada rekening pemerintah daerah, melainkan langsung ke rekening desa.

“Kita pastikan kali ini transfer dana desa langsung ke rekening desa tersebut,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia menekankan pada menajemen penggunaan dana desa yang harus diperbaiki, dengan memberikan petugas pendamping lapangan sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih baik, akuntabel, transparansi.

“Disamping itu, masyarakat diminta untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa,” punyanya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir menyebutkan, akan mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan dan perintah pemerintah pusat dalam hal pengelolaan dana desa.

“Selaku pemerintah daerah, kita akan dukung dan melaksanakan apa yang ditekankan oleh presiden dan menjadi arahan Mendagri, saya kira ini penting untuk kebaikan masyarakat kita khususnya di Provinsi Maluku Utara,” ungkapnya. (∆)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL