Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com–Kabupaten Halmahera Utara, masuk zona merah atau tingkat kerawanan tinggi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara yang akan melaksanakan Pesta Demokrasi tahun 2020 ini.
Kabupaten Halmahera Utara masuk zona merah Pilkada sesuai rapat persiapan pengamanan Pilkada di Rupatama Mapolda Maluku Utara yang dipimpin Kapolda, Brigjen (Pol) Suroto bersama Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba beserta Forkompinda, Rabu (05/02/2020).
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Maluku Utara Kombes (Pol) Juwari mengatakan, untuk peta daerah kerawanan Pilkada serentak di tahun 2020 ini tertinggi di tingkat kerawanan Kabupaten Halmahera Utara, sehingga personil PAM Pilkada dipersiapkan 2 Pleton anggota Polri dan 62 personil dari Brimob.
“Halut ini tersendiri 62 personil Brimob karena termasuk daerah tingkat kerawanan tertinggi”ungkapnya.
Selanjutnya, Kota Ternate dan Halmahera Timur jumlah anggota PAM Pilkada sama yakni, 35 personil, 1 pleton Brimob. Karena 1 Pleton Brimob terdiri dari 31 personil. Selanjutnya, Kepulauan Sula dan kabupaten Pulau Taliabu juga sama, masing-masing 33 personil BKO Brimob juga 1 pleton sedangkan Halmahera Selatan dan kota Tidore Kepulauan 1 Pleton pas jumlah 31 personil. Sedangkan di Halmahera Utara BKO Brimob 2 Pleton ditambah Dalmas 41 personil.
Dikatakan, Peta kerawanan sendiri dilihat dari konflik sosial dan politik serta indeks kerawanan pemilu yang ada bahkan banyak lagi parameter karena itu 2 pleton nantinya di backup dari 1 Pleton dari Mortai sebagai polres penyangga, dan Haltim diarahkan ke Halbar 1 Pleton.
Dia menyebutkan, personil yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada di 8 kabupaten/kota untuk BKO Sabhara/Dalmas, berjumlah 270 personil, BKO Brimob 291 personil dan PAM TPS sebanyak 603 personil, maka jumlah keseluruhan personil yang melakukan pengamanan 1520 personil.
Juwari menambahkan, Anggaran pengamanan khusus untuk BKO Brimob Polda Malut yang dibutuhkan 8,9 milyar yang disanggupi Pemprov 3 milyar ditambah sumbangan rutin dalam satu tahun 1 milyar sehingga 4 milyar namun khusus untuk anggaran pengamanan hanya 3 milyar.
Oleh karena itu, lanjut Juwari, Polda menggunakan angka minimalis artinya BKO Brimob Polda bukan dari kampanye tetapi dari massa tenang langsung serpas sehingga tidak dari awal namun pengamanan akan ditangani personil polres Kabupaten/ kota.
Menurutnya, karena tahapan Pilkada mulai tanggal 11 Juli kampanye pengamanan untuk pencoblosan 23 September kemudian pengamanan kotak suara dari TPS sampai PPK sampai pleno di KPU sampai tanggal 7 sehingga BKO Brimob berada di wilayah pengamanan sekitar 11 hari.
Sedangkan untuk Pengawalan Pribadi (Walpri) Cakada nanti dilati masing-masing wilayah Polda turunkan satu tim nantinya masing-masing wilayah tergantung dari pasangan yang ditetapkan.
Dikatakan, dari anggaran pengamanan khusus BKO, sebesar Rp3 miliar apabila terjadi imergensi dalam Pilkada pihaknya bisa mengambil langkah dengan menggunakan dana kontijensi APBN dari Mabes Polri.
“Itu kalau terjadi karena kita kemampuan seperti ini” terangnya.
Sementara itu, Kapolda Malut Brigjen (Pol) Suroto menuturkan, Pelaksanaan pilkada serentak termasuk di Provinsi Malut ada 8 kabupaten /kota sehingga perlu disiapkan karena saat ini tahapan sudah dimulai mulai dari tahapan verifikasi data pemilih makanya rapat bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pilkada mulai dari penyelenggara KPU, Bawaslu, dan TNI, Pemda dan perangkat daerah untuk semua pihak menyampaikan kesiapannya. Mulai tahapan persiapan Bawaslu misalnya pembentukan panwas kecamatan sampai ke penhmgawas TPS, begitu juga dengan KPU.
Kapolda mengaku, diharapkan adalah bagaimana kesiapan masing – masing pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggarakan pilkada.
“Dan Alhamdulillah setelah disampaikan kita masing – masing siap untuk melaksanakan Pilkada 2020,”jelasnya.
Meskipun anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah bagaimana tetapi nanti dirasionalisasi sehingga penganggaran juga sesuai dengan persuasi di lapangan.
“Intinya Polri tetap siap menyelenggarakan Pilkada 2020” harapnya
